jump to navigation

Hubungan Terapetik Antara Health Care Provider & Health Care Receiver Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan.
trackback

Hubungan Terapetik Antara Health Care Provider & Health Care Receiver
dr.Sofwan Dahlan, SpPF(K)
Dosen Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang

Sejak era priestly medicine, yaitu era di mana profesi kedokteran masih menjadi monopoli para pendeta (pada zaman Babilonia & Mesir kuno), dunia kedokteran sebenarnya sudah memiliki pola hubungan terapetik yang mapan, bersifat paternalistik (kekeluargaan) & dibangun atas dasar kepercayaan. Model hubungan terapetik seperti ini tentunya memiliki berbagai keunggulan komparatif dibandingkan dengan hubungan yang dibangun berdasarkan prinsip hukum semata. Namun sayangnya, jika terjadi sengketa antara health care receiver (pasien) & health care provider (dokter atau rumah sakit/RS) maka model hubungan paternalistik tadi memiliki kelemahan sebab konsep penyelesaiannya tidak jelas, tidak mempunyai instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa serta tidak memiliki kekuatan guna memaksakan keputusan yang dibuatnya.
Penyelesaian sengketa lewat Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang dibentuk oleh organisasi profesi misalnya, lebih banyak menitikberatkan pada upaya menjaga kehormatan profesi ketimbang memperjuangkan nasib pasien & keluarganya. Padahal yang mereka perlukan adalah suatu bentuk penyelesaian yang adil atas kerugian (baik materiel maupun immateriel) yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam bentuk tanggungjawab yang dapat meringankan beban penderitaannya. Tetapi apa boleh buat, sebab sesuai mandatnya, lembaga tersebut hanya ditugasi menemukan ada tidaknya pelanggaran terhadap etika kedokteran untuk kemudian dijadikan acuan oleh organisasi profesi dalam rangka melakukan tindakan yang bersifat internal. Barangkali karena kekurangpahaman masyarakat akan tujuan yang sebenarnya dari peradilan oleh majelis itulah yang mengakibatkan hampir setiap keputusan lembaga tersebut dicurigai oleh masyarakat sebagai keputusan yang memihak, walaupun sebenarnya telah diupayakan dengan sungguh-sungguh & dengan penuh tanggung jawab.
Mempertimbangkan berbagai kelemahan & kekurangan dari model hubungan paternalistik tadi maka tidaklah berlebihan jika kemudian banyak orang lebih suka memilih hukum sebagai acuannya karena hukum memiliki konsep yang jelas, instrumen yang memadai untuk melaksanakan tanggungjawabnya menyelesaian sengketa serta memiliki kekuatan guna memaksakan keputusannya. Hanya saja penyelesaian lewat jalur hukum sangat birokratik, membutuhkan waktu lama & biaya yang tidak sedikit. Bentuk penyelesaiannyapun biasanya kaku & seringkali menyakitkan salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang bersengketa. Memperhatikan kelemahan & kekurangan tersebut maka hendaknya jalur hukum dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah upaya penyelesaian di luar jalur hukum (alternative dispute resolution/ADR) tidak berhasil disepakati.

Konsep Hukum
Jika sengketa antara dokter & pasien benar-benar terjadi & salah satu atau kedua belah pihak memilih hukum sebagai acuan penyelesaian maka senang atau tidak senang semua pihak harus tunduk pada logika & konsep-konsepnya. Bagi kalangan kedokteran yang tidak begitu memahami cara berpikirnya hukum, konsep yang mengkatagorikan hubungan terapetik sebagai hubungan kontraktual misalnya, ada kemungkinan kurang bisa diterima dengan senang hati mengingat implikasinya yang seolah-olah menyamakan jasa layanan kesehatan sebagai komoditas (mata dagang). Barangkali karena kurangnya pemahaman itu pulalah maka UU Perlindungan Konsumen ditentang habis-habisan oleh kalangan kedokteran.
Yang pasti, hukum (yang dalam hal ini hukum perdata sebab berkaitan dengan hubungan antar individu) berdasarkan logikanya memandang hubungan antara penyedia & penerima layanan kesehatan sebagai hubungan kontraktual. Dari hubungan kontraktual itu barulah terjalin suatu perikatan (verbintennis) & dari perikatan itu pulalah kemudian muncul hak & kewajiban pada masing-masing pihak. Penyedia layanan kesehatan (dokter atau RS) berkewajiban menunjukkan prestasinya, sementara penerima jasa layanan kesehatan (pasien & atau penanggungnya) berkewajiban memberikan kontraprestasinya (kecuali dokter atau RS melepaskan haknya menerima kontraprestasi dari pihak pasien).
Mengenai bentuk prestasi yang menjadi kewajiban dokter atau RS tentunya tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang jenis perikatan itu sendiri, yakni inspannings verbintennis & bukan resultaats verbintennis. Dengan konsep tersebut maka penyedia layanan kesehatan (dokter atau RS) tidak dituntut memberikan kesembuhan mengingat kesembuhan merupakan resultante dari berbagai macam faktor; mulai faktor yang berada di bawah kontrol dokter sehingga menjadi tanggungjawabnya sampai pada faktor yang berada di luar kontrol dokter sehingga tidak menjadi tanggungjawabnya (misalnya keganasan penyakit, daya tahan tubuh, kualitas obat, respon individual terhadap obat tersebut serta kepatuhan pasien terhadap nasehat dokter). Prestasi dokter dalam hubungan terapetik hanyalah memberikan upaya medik yang layak & benar berdasarkan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya (evidence based medicine). Oleh sebab itu tidaklah adil membebani dokter ataupun RS membayar ganti rugi atas hasil yang tidak sesuai harapan pasien (adverse outcome) untuk layanan medik yang sudah benar & sesuai prosedur. Dengan kata lain, tidak seharusnya dokter atau RS dibebani tanggunggugat atas hal-hal atau kejadian-kejadian yang disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar kontrolnya.
Adapun bentuk kontraprestasi yang menjadi kewajiban pasien dapat berupa uang atau apa saja yang bersifat materi, yang jumlahnya layak atau sesuai kesepakatan. Dalam hal dokter atau RS melepaskan haknya & membebaskan pasien dari kewajiban memberikan kontraprestasi (disebut hubungan kontrak cuma-cuma) tidak berarti kewajiban dokter atau RS menjadi berkurang. Malahan dokter atau RS tetap dapat digugat membayar ganti rugi jika melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian materiel maupun immateriel walaupun dokter atau RS tidak menerima pembayaran sepeserpun.

Azas-azas dalam Hubungan Terapetik
Dalam hubungan terapetik, semua azas yang berlaku dalam berkontrak juga berlaku di sini, antara lain:
– Azas Konsensual
Berdasarkan azas ini maka para pihak, yaitu dokter/RS & pasien, harus saling bersetuju untuk menjalin hubungan terapetik. Persetujuan pasien tersebut ditandai dengan datangnya pasien ke tempat praktik dokter atau RS sedangkan persetujuan dokter atau RS dapat dinyatakan secara eksplisit ataupun implisit; baik oleh dokter itu sendiri atau lewat pegawainya. Diterimanya pendaftaran pasien oleh pembantu dokter atau dilayaninya pasien membeli karcis oleh petugas RS merupakan bukti bahwa dokter atau RS yang bersangkutan telah bersetuju untuk menangani pasien. Maka sejak saat itulah hubungan kontraktual mulai terjalin.
Dalam pandangan hukum perdata, setiap persetujuan dianggap sah jika diberikan tanpa keraguan (unequivocal), tanpa ada paksaan (voluntary), sesuai kelaziman (naturally) & dalam keadaan sadar (concious) oleh orang-orang  yang menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum.
Maka dalam hal pasien anak-anak atau tidak sehat akalnya, hubungan hukum yang terjadi adalah antara health care provider dengan orang tua atau walinya.

– Azas Iktikad Baik
Iktikad baik (utmost of good faith) merupakan azas yang paling utama dalam hubungan kontraktual, termasuk hubungan terapetik. Oleh sebab itu baik pasien, dokter atau RS harus sama-sama beriktikat baik sebab tanpa dilandasi azas ini, hubungan terapetik tidak syah demi hukum. Dengan iktikat baik tersebut maka masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk memperdayai ataupun memanfaatkan kelemahan (ketidaktahuan) pihak lainnya, utamanya pihak dokter yang kedudukannya lebih superior dibandingkan pasien disebabkan ilmu pengetahuan & ketrampilan yang dikuasainya.

– Azas Bebas
azas ini mengisyaratkan bahwa para pihak bebas menentukan apa saja yang hendak diperjanjikan. Hanya saja masing-masing pihak perlu menyadari bahwa upaya medik itu penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) & hasilnyapun tidak dapat diperhitungkan secara matematik. Oleh sebab itu tidaklah realistis jika pasien menuntut jaminan kesembuhan & tidak pula lazim jika dokter menjanjikan atau memberikan garansi keberhasilan.

– Azas Tidak Melanggar Hukum
Meskipun para pihak bebas menentukan isi kesepakatan, namun hukum perdata membatasi syahnya hubungan kontraktual hanya pada hal-hal yang halal. Jika misalnya pasien meminta dokter melakukan aborsi tanpa alasan medis (aborsi kriminalis) & dokter juga menyatakan kesanggupannya maka hubungan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai hubungan kontraktual, melainkan merupakan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana pengguguran kandungan. Oleh karenanya jika seandainya dokter melakukan kekeliruan dalam melakukan aborsi kriminalis sehingga wanita yang diaborsi menderita kerugian maka ia tidak dapat digugat membayar gantirugi.

– Azas Kepatutan & Kebiasaan
Dalam hukum perdata, para pihak yang mengadakan perikatan tidak hanya tunduk pada hal-hal yang telah disepakati saja tetapi juga pada hal-hal yang sudah menjadi kepatutan & kebiasaan.
azas ini benar-benar membedakan hubungan terapetik dengan hubungan kontraktual di bidang lainnya. Jika misalnya dalam hubungan kontraktual di bidang lain tidak dibenarkan memutuskan hubungan secara sepihak (tanpa kesepakatan kedua belah pihak) maka dalam hubungan terapetik pemutusan sepihak oleh pasien dapat dibenarkan, sedangkan oleh dokter hanya dibenarkan berdasarkan alasan yang sangat khusus (with notice).
Alasan bahwa pasien boleh memutuskan seacara sepihak kapan saja didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan terapetik merupakan hubungan yang dijalin atas dasar kepercayaan. Bila pasien sudah tidak lagi percaya akan kemampuan dokter dalam mengatasi gangguan kesehatannya maka sudah pasti pasien tidak lagi bersikap kooperatif. Oleh sebab itu tidaklah bijaksana jika hokum tetap memaksa pasien untuk menyelesaikan hubungan tersebut karena akan menjadi kontraproduktif

Awal & Akhir Hubungan Kontraktual
Hubungan kontraktual antara pasien & dokter atau RS tidak dimulai sejak saat pasien mengunjungi tempat praktik dokter atau memasuki halaman RS sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang, melainkan sejak dokter atau RS menyatakan persetujuannya untuk menangani pasien. Hal ini sesuai dengan azas konsensual dalam berkontrak. Persetujuan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk oral statement atau implied statement; baik oleh dokter yang bersangkutan, pembantu dokter atau oleh pegawai RS yang ditunjuk. Penerimaan pendaftaran lewat telepon juga sudah dapat dipandang sebagai awal terjadinya hubungan kontraktual sebagaimana contoh kasus di bawah ini:
“Pada suatu malam seorang bapak menelepon sebuah RS & memberitahukan bahwa anaknya dalam keadaan sakit keras. Dari seberang telepon diperoleh jawaban agar anak tersebut segera dibawa ke RS untuk dilakukan pertolongan. Sesampainya disana ternyata ditolak oleh petugas lain dari RS karena tidak membawa uang yang cukup untuk membayar deposit. Kendati sudah dijelaskan bahwa ia tidak siap dengan uang itu karena petugas yang menerima telepon tidak memberitahu kepadanya tentang persyaratan deposit, namun petugas tetap menolaknya. Akhirnya pasien dibawa ke RS lain & meninggal di tempat itu. Dalam persidangan, hakim menyalahkan RS karena tidak melaksanakan kewajibannya sebab hubungan kontraktual sudah terjadi sejak penerima telepon memberitahu agar pasien dibawa ke RS tersebut”.
Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah dengan azas konsensual lalu dokter atau RS boleh menolak pasien yang datang untuk berobat?
Pertanyaan tersebut di atas merupakan pertanyaan yang sulit mengingat banyaknya nilai & norma yang berlaku di dunia kedokteran. Kalau hanya norma hukum saja yang dijadikan acuan maka jawabannya sudah pasti “boleh” karena hal ini sejalan dengan azas konsensual, kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat. Bahkan Morris & Moritz dalam bukunya “Doctor, and Patient, and the Law” menyatakan “He may arbitrarily refuse to accept any person as a patient, even though no other physician is available”. Sudah tentu tindakan dokter menolak pasien tanpa alasan yang patut, dapat dipermasalahkan dari sudut etika. Oleh sebab itu yang paling bijak adalah kalau bukan hanya norma hukum yang dijadikan acuan, tetapi juga etika kedokteran & sumpah dokter. Jika semua norma tersebut diikuti maka tentunya tidak seorangpun dari calon pasien yang perlu ditolak; baik dalam keadaan emergensi maupun tidak.
Sebagai imbangannya, tentunya, etika pasien juga perlu dikembangkan agar kedudukan dokter tidak selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi kritikan masyarakat, yang seringkali kritikan itu hanya didasarkan pada persepsi yang kurang tepat tentang pelaksanaan etika kedokteran atau didasarkan pada keinginan yang terlalu berlebihan. Kalau hanya menderita pilek atau flu barangkali tidak perlu membangunkan dokter di tengah malam mengingat keluhan tersebut dapat diatasi lebih dahulu dengan obat-obat bebas atau kalau memang terpaksa pintu RS sebetulnya terbuka sepanjang siang & malam. Dokter juga manusia biasa yang bisa merasa lelah sehingga perlu memulihkan kondisi fisik & mentalnya.
Jika hubungan terapetik sudah terjalin, yang ditandai oleh adanya persetujuan dokter atau RS atas permintaan pasien, maka hubungan itu menurut Morris & Moritz berakhir manakala:
– Pasien telah sembuh dari penyakit atau keluhan yang menyebabkan ia pergi ke dokter atau RS.
– Pasien tidak lagi memerlukan penanganan dokter.
– Pasien memecat dokter.
– Pasien & dokter sepakat mengakhiri hubungan terapetik.
– Pasien meninggal dunia.
– Dokter meninggal dunia.
Tentunya tidak dibenarkan dokter memutuskan hubungan secara sepihak sebelum hubungan terapetik berakhir, kecuali untuk alasan yang sangat selektif sekali. Sedangkan pasien, berdasarkan azas kepatutan & kebiasaan, dapat sewaktu-waktu memutuskan hubungan itu secara sepihak. Alasannya adalah karena hukum masih mempercayai hubungan terapetik sebagai hubungan yang dijalin di atas dasar kepercayaan. Jika ditengah perjalanan kepercayaan pasien hilang terhadap kemampuan dokter dalam mengatasi penyakitnya maka tidak ada gunanya (atau bahkan dapat merugikan pasien) jika hukum memaksa pasien untuk terus ditangani dokter yang bersangkutan sebab kondisi seperti itu akan menyebabkan pasien tidak lagi bersikap kooperatif. Padahal keberhasilan pengobatan sangat dipengaruhi oleh sikap kooperatifnya.
Meskipun dokter tidak lagi dipercaya oleh pasien namun dokter tetap mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan pasien akan pentingnya meneruskan pengobatan ke dokter atau RS lain serta menyerahkan catatan yang penting-penting kepada pasien agar dapat diteruskan kepada dokter atau RS yang baru. Catatan ini penting bagi dokter pengganti untuk menghindari pemeriksaan ulang yang memerlukan waktu & biaya yang tidak sedikit serta menghindari pemberian obat-obatan yang tak efektif atau bahkan yang dapat menimbulkan reaksi anafilaktik.
Sikap pasien yang tidak kooperatif ataupun penolakannya terhadap satu-satunya metode terapi yang mungkin, memang dapat dipertimbangkan sebagai peluang yang dapat digunakan oleh dokter untuk memutuskan hubungan hukum, namun kondisi pasien serta peluangnya memperoleh dokter atau RS pengganti harus dijadikan pertimbangan. Sebelum diperoleh dokter atau RS pengganti maka dokter atau RS tetap mempunyai kewajiban untuk merawat pasien.
Untuk lebih jelasnya, Holder dalam bukunya “Medical Malpractice Law” menampilkan sebuah kasus menarik, yaitu kasus Lathrope vs Flood:
“Kasus tersebut bermula dari dirawatnya seorang pasien yang mengalami kesulitan bersalin di suatu RS. Oleh dokter yang menanganinya diputuskan untuk dilakukan persalinan dengan bantuan tang forcep. Karena pasien berontak & berteriak-teriak setiap kali tang dipasang maka dokter mengancam untuk meninggalkannya. Ternyata ancaman tersebut tidak dipedulikan sama sekali oleh pasien sehingga dokter benar-benar meninggalkannya. Suami pasien yang melihat kejadian itu mengejar dokter sampai ke jalan & memintanya untuk kembali, tetapi dokter tetap saja pergi sehingga lebih dari satu jam lamanya pasien tidak ditunggui oleh dokter. Alasan dokter meninggalkan pasien tersebut memang dapat dimengerti namun hakim tetap menyalahkan dokter karena tidak sabar menunggu sampai datangnya dokter pengganti. Hakim juga menyesalkan dokter karena tidak mempertimbangkan kondisi emosional pasien akibat merasakan kesakitan”.

Pola Hubungan Terapetik
Sebelum seseorang dapat menggugat health-care provider ke pengadilan, tentunya harus dibuktikan lebih dahulu tentang adanya hubungan hokum (hubungan terapetikl) antara orang yang menggugat dengan health-care provider. Tanpa hubungan hokum seperti itu maka pihak tergugat tidak lebih dari pihak asing yang tidak memiliki kewajiban apa-apa atas objek gugatan.
Dalam perkembangan hubungan terapetik di Amerika dikenal tiga macam hubungan hokum, yaitu:
– Hubungan dokter-pasien (Physician-Patient Relationship).
Pada awalnya hubungan hokum semacam ini merupakan dasar (corner stone) dari pelaksanaan upaya kesehatan di Amerika Serikat. Ternyata prinsip dasar dari hubungan dokter-pasien ini tidak hanya dapat diaplikasikan terhadap profesi medik saja tetapi juga profesi kesehatan lain yang analog; misalnya perawat, bidan & fisio-terapis.
Hubungan dokter-pasien ini dimulai sejak dokter bersetuju menangani pasien (atas permintaan pasien yang bersangkutan) & pada hakekatnya merupakan hubungan kontraktual sebab melibatkan penawaran (the request for treatment) & persetujuan (the agreement to render the treatment) yang dapat terjadi melalui express contract ataupun implied contract.
Dalam express contract, hal-hal mengenai jangka waktu, hak-hak & kewajiban-kewajiban disetujui & dinyatakan secara jelas; baik secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya antara lain mengenai jenis tindakan medis yang harus dilakukan dokter, uang muka serta jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien atau penanggungnya (sebagai pihak ketiga).
Sedangkan dalam implied contract, detail-detail mengenai isi kontrak telah dipahami & disetujui secara diam-diam. Contoh dari implied contract ialah bilamana dokter melakukan tindakan medis lebih dahulu sebelum diperbincangkan & dicapai kata sepakat mengenai jumlah biaya yang harus dibayar pasien atau penanggungnya.

– Hubungan RS-pasien (Hospital-Patient Relationship)
Hubungan seperti ini terjalin sejak pasien secara sukarela pergi berobat ke RS, setuju membayar biaya yang diperlukan & kemudian menandatangani berbagai form yang disediakan. Jadi hubungan ini tidak terjadi sejak pasien muncul di pintu RS & dengan sendirinya RS juga tidak bertanggungjawab menangani pasien, kecuali pasien dalam keadaan emergensi.

– Hubungan RS-dokter (Hospital-Physician Relationship)
Berbeda dengan kedua hubungan terdahulu maka hubungan RS-dokter tidak didasarkan pada direct patient care, tetapi lebih didasarkan pada kontrak antara RS & dokter, yang kemudian dokter yang bersangkutan diijinkan membawa pasiennya ke RS untuk menerima pelayanan medik. Dalam hubungan ini RS memiliki tanggungjawab melengkapi & mengkoordinasi pelayanan kepada pasien bersama-sama dokter.
Hubungan RS-dokter dimulai dari proses kredensial (credentialing process) oleh governing board, & hanya dokter yang mampu melewati proses ini yang dapat menjadi anggota staf medik & kemudian kepadanya diberikan hak klinik (clinical privileges atau medical staff privileges). Keanggotaan sebagai staf medik dapat dibatalkan & hak kliniknya juga dapat dikurangi atau dicabut berdasarkan penilaian atas kinerjanya yang tidak memenuhi standar kualitas.
Ringkasnya, RS memiliki tanggungjawab untuk menjamin bahwa seluruh staf mediknya mempunyai kompetensi. Kegagalan RS untuk melaksanakan tanggungjawab ini dapat mengakibatkan RS bertanggunggugat atas kerugian yang diderita pasien.
Jika dikaitkan dengan syarat kemampuan melakukan perbuatan hokum maka pasien-pasien yang masih belum dewasa (anak-anak) atau yang sudah dewasa tetapi tidak sehat akal tidak dapat menjadi subjek hokum & oleh karenanya tidak dapat mengadakan hubungan terapetik. Atas dasar itu maka pola hubungan terapetik yang terjadi antara health care provider & health care receiver dapat dirinci sebagai berikut:
* Hubungan pasien-RS
Hubungan seperti ini teradi jika pasien sudah berkompeten (dewasa & sehat akal), sedangkan RS memiliki dokter yang bekerja sebagai employee. di sini kedudukan RS adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (subordinate) yang bertugas melaksanakan kewajiban RS. Dalam bahasa lain, kedudukan RS adalah sebagai prinsipal & dokter sebagai agent. Sedang kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi.
Hubungan hukum seperti ini biasanya berlaku di sarana kesehatan milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap & penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kuantitas serta kualitas tindakan medik yang dilakukannya.

* Hubungan penanggung pasien-RS
Pola hubungan ini terjadi jika pasien dalam keadaan tidak berkompeten (pasien masih anak-anak atau tidak sehat akal) sebab berdasarkan hukum perdata, pasien seperti ini tidak dapat melakukan perbuatan hokum (onbekwaam). di sini kedudukan penanggung pasien (orang tua atau keluarga yang bertindak sebagai wali) menjadi pihak yang wajib memberikan kontraprestasi (membayar jasa layanan).

* Hubungan pasien-dokter
Pola ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten & dirawat di RS yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician).
Pola seperti ini menempatkan dokter & RS dalam kedudukan yang sama derajat. di sini posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi RS hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, makan & minum, perawat/bidan serta sarana medik & nonmedik). Konsepnya RS seolah-olah menyewakan fasilitasnya kepada dokter yang memerlukannya.
Pola seperti ini banyak dianut di RS swasta di mana dokter mendapatkan penghasilan berdasarkan perhitungan jumlah pasien, kuantitas & kualitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada seorang pasienpun yang dirawat maka dalam bulan itu dokter tidak memperoleh penghasilan apa-apa.

– Hubungan penanggung pasien-dokter
Pada prinsipnya pola ini seperti hubungan pasien-dokter, hanya saja kondisi pasien dalam keadaan tidak berkompeten sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan hubungan kontraktual dengan health care provider.

Adapun pola hubungan kerja dokter di RS, kalau diamati dengan seksama maka ada beberapa macam pola, antara lain:
– Dokter sebagai employee.
– Dokter sebagai attending physician (mitra).
– Dokter sebagai independent contractor.
Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah RS harus bertanggunggugat atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter serta sejauh mana tanggunggugat yang harus dipikul oleh masing-masing pihak.
Mengenai dokter sebagai employee & dokter sebagai attending physician sudah cukup banyak disinggung di bagian depan. Oleh sebab itu pada bagian ini hanya akan dibahas tentang dokter sebagai independent contractor. Kalau misalnya kita mencermati bahwa tindakan operasi merupakan tindakan medik yang memerlukan tim dengan berbagai latar belakang keahlian, terdiri atas operator & ahli anestesi. Tim tersebut dapat berupa tim tunggal dengan pimpinan seorang ahli bedah yang akan bertindak sebagai “captain of the ship” di mana dokter anestesi termasuk di dalamnya atau bisa juga berupa dua tim yang terdiri atas tim operator (terdiri atas ahli bedah, asisten & perawat) & tim anestesi (terdiri atas ahli anestesi & perawat anestesi) dengan catatan masing-masing tim punya pimpinan sendiri-sendiri yang akan bertindak sebagai “captain of the ship” di dalam timnya.
Dalam hal dokter ahli anestesai atau tim anestesi bekerja secara mandiri (tidak sebagai subordinate dari tim operator) maka kedudukan dokter anestesi atau tim anestesi tersebut adalah sebagai independent contractor. Tetapi konsep independent contractor hanya bisa diterapkan bila kedudukan dokter ahli anestesi di RS sebagai attending physician.
Lalu bagaimana kedudukan anggota tim, baik anggota tim operator maupun anggota tim anestesi?
Jawabnya bisa bermacam-macam. Bila dokter bedah bekerja sebagai attending physician maka ia bisa saja menggunakan asisten atau perawat yang merupakan employee dari RS. Dalam hal ini maka kedudukan asisten atau perawat di ruang operasi adalah sebagai “borrowed servant”. Apabila operator menggunakan asisten atau perawat yang bukan merupakan employee RS maka kedudukan asisten atau perawat tersebut menjadi subordinate dari operator, bukan sebagai tenaga pinjaman RS.
Tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter anestesi di kamar operasi juga dapat dialihkan kepada RS sepanjang ia bekerja dalam kedudukannya sebagai employee. Tetapi jika ia bekerja sebagai attending physician atau independent contractor maka ia bertanggungjawab secara mandiri.
Demikian juga halnya dengan perawat atau bidan. Tanggung gugat atas nursing error hanya bisa dialihkan kepada RS dalam kedudukannya sebagai employee RS serta tidak dalam kedudukan sebagai borrowed servant.

Hak-hak Pasien
Sebagaimana diuraikan di depan bahwa jenis perikatan yang terjalin antara dokter & pasien dalam transaksi terapetik adalah perikatan upaya (inspanningsverbintennis) sehingga oleh karenanya dokter hanya dibebani kewajiban menunjukkan prestasinya dalam bentuk upaya pengobatan yang layak & benar berdasarkan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Dilihat dari sisi pasien maka apa yang menjadi kewajiban dokter tersebut merupakan hak baginya untuk kontraprestasi yang telah dibayar dimuka atau yang akan dibayar dikemudian hari.
Selain pasien berhak memperoleh upaya pengobatan yang layak & benar maka ia juga berhak:
– Mendapatkan informasi tentang gangguan kesehatannya.
– Mendapatkan informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan dokter.
– Memberikan informed consent atas tindakan medik (diagnostik maupun terapi) yang direncanakan dokter.
– Menolak memberikan informed consent.
– Mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan mediknya.
– Memperoleh berbagai surat keterangan bagi kepentingan pasien;
seperti misalnya surat keterangan sakit, resume, medical report untuk klaim asuransi, surat keterangan kelahiran atau surat kematian.

Wanprestasi (Ingkar Janji)
Berbicara tentang wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan kontraktual antara health care provider & health care receiver maka sebetulnya wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak manapun. Pasien dapat menggugat dokter atau RS jika ternyata dokter atau RS tidak melaksanakan kewajiban-nya (prestasi) & sebaliknya dokter atau RS juga dapat menggugat pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya (kontraprestasi). Tentunya gugatan itu harus didasarkan atas ke-rugian yang terjadi, baik materiel ataupun immateriel sebagai akibat tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban oleh pihak lain.
Dalam hal dokter digugat mengganti kerugian oleh pasien, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan jika memenuhi empat syarat (4 D), yaitu:
– Dokter yang digugat memang mempunyai kewajiban (duty) sebagai akibat adanya hubungan kontraktual.
– Adanya wanprestasi atau melalaikan kewajiban (dereliction of duty).
– Adanya kerugian (damage atau compensable injury).
– Adanya hubungan langsung antara kerugian itu dengan kelalaian melaksanakan kewajiban (direct causation between damage and dereliction of duty).
Mengenai kelalaian melaksanakan kewajiban dalam kaitannya dengan tindakan medik diukur berdasarkan tolok ukur standard of care; yaitu suatu tingkatan tindakan medik yang menggambarkan penerapan pengetahuan, ketrampilan, perhatian & pertimbangan yang rata-rata oleh dokter dengan keahlian sama dalam menghadapi pasien dengan situasi & kondisi yang sama pula. Gugatan ini dapat diajukan tanpa mempersoalkan apakah pasien tersebut pasien gratis atau membayar.
Jika pasien melakukan wanprestasi (ingkar janji), yaitu tidak membayar kepada dokter atau RS, maka dokter dapat juga menggugat pasien untuk mernbayar sernua biaya yang menjadi kewajibannya. Tindakan yang demikian itu merupakan tindakan yang sudah sepantasnya dilakukan di negara hukum. Tidak dibenarkan melakukan penyanderaan di RS, sebab di samping melanggar hukum (merampas kemerdekaan pasien) penyanderaan juga akan lebih memberatkan pasien karena biaya yang harus ditanggung semakin hari sernakin bertambah.
Penyanderaan (gazeling) memang pernah diberlakukan di sini dalam rangka memberikan tekanan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur, tetapi kreditur harus mengajukannya lebih dahulu kepada pengadilan & seluruh biaya selama penyanderaan ditanggung oleh kreditur. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung upaya penyanderaan tidak lagi diberlakukan karena dianggap tidak manusiawi.
Dibandingkan dengan aturan penyanderaan yang pernah diberlakukan tersebut maka penyanderaan yang dilakukan oleh pihak RS menjadi lebih tidak manusiawi lagi sebab biaya selama pasien disandera akan ditambahkan ke dalam pokok utang.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: