jump to navigation

Hubungan Terapetik Antara Health Care Provider & Health Care Receiver Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan.
add a comment

Hubungan Terapetik Antara Health Care Provider & Health Care Receiver
dr.Sofwan Dahlan, SpPF(K)
Dosen Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang

Sejak era priestly medicine, yaitu era di mana profesi kedokteran masih menjadi monopoli para pendeta (pada zaman Babilonia & Mesir kuno), dunia kedokteran sebenarnya sudah memiliki pola hubungan terapetik yang mapan, bersifat paternalistik (kekeluargaan) & dibangun atas dasar kepercayaan. Model hubungan terapetik seperti ini tentunya memiliki berbagai keunggulan komparatif dibandingkan dengan hubungan yang dibangun berdasarkan prinsip hukum semata. Namun sayangnya, jika terjadi sengketa antara health care receiver (pasien) & health care provider (dokter atau rumah sakit/RS) maka model hubungan paternalistik tadi memiliki kelemahan sebab konsep penyelesaiannya tidak jelas, tidak mempunyai instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa serta tidak memiliki kekuatan guna memaksakan keputusan yang dibuatnya.
Penyelesaian sengketa lewat Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang dibentuk oleh organisasi profesi misalnya, lebih banyak menitikberatkan pada upaya menjaga kehormatan profesi ketimbang memperjuangkan nasib pasien & keluarganya. Padahal yang mereka perlukan adalah suatu bentuk penyelesaian yang adil atas kerugian (baik materiel maupun immateriel) yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam bentuk tanggungjawab yang dapat meringankan beban penderitaannya. Tetapi apa boleh buat, sebab sesuai mandatnya, lembaga tersebut hanya ditugasi menemukan ada tidaknya pelanggaran terhadap etika kedokteran untuk kemudian dijadikan acuan oleh organisasi profesi dalam rangka melakukan tindakan yang bersifat internal. Barangkali karena kekurangpahaman masyarakat akan tujuan yang sebenarnya dari peradilan oleh majelis itulah yang mengakibatkan hampir setiap keputusan lembaga tersebut dicurigai oleh masyarakat sebagai keputusan yang memihak, walaupun sebenarnya telah diupayakan dengan sungguh-sungguh & dengan penuh tanggung jawab. (lebih…)

Iklan

Hospital Liability Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Rumah Sakit.
add a comment

Hospital Liability
dr.Sofwan Dahlan, SpPF(K)
Dosen Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang

Dalam beberapa tahun belakangan ini yang dirasakan mencemaskan oleh dunia perumahsakitan di Indonesia adalah meningkatnya berbagai gugatan ganti rugi dengan jumlah gugatan yang semakin hari semakin spektakuler, utamanya sejak diberlakukannya UU no.8/1999 tentang perlindungan konsumen. Apakah undang-undang (UU) itu yang menjadi pemicunya ataukah ada sebab lain, belum ada konfirmasi yang dapat dipercaya. Yang jelas, situasi perumahsakitan di Indonesia sekarang ini amat mirip dengan krisis malpraktik (malpractice crisis) yang pernah melanda negara-negara maju sekitar 40 tahun yang lampau, yaitu sejak rumah sakit (RS) tidak lagi dianggap sebagai lembaga sosial yang kebal dari segala bentuk gugatan. Sebelumnya RS dianggap sebagai lembaga sosial kebal hukum berdasarkan doctrine of charitable immunity, sebab menghukum RS membayar ganti rugi sama artinya dengan mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan RS untuk menolong masyarakat.
Perubahan paradigma tersebut terjadi sejak kasus Darling vs Charleston Community Memorial Hospital (1965), yaitu sebuah kasus yang mendorong hakim yang mengadilinya menganggap RS sebagai person (subyek hukum) sehingga dapat dijadikan target gugatan atas perilakunya yang merugikan pasien. Pertimbangannya adalah karena banyak RS mulai melupakan fungsi sosialnya serta dikelola sebagaimana layaknya sebuah industri dengan manajemen modern, lengkap dengan manajemen risiko. Oleh karenanya sudah seharusnyanya RS mulai menempatkan setiap tuntutan ganti rugi sebagai salah satu bentuk risiko bisnisnya sehingga perlu menerapkan manajemen risiko; misalnya dengan cara memikul sendiri semua kerugian yang terjadi (risk financing retention) atau mengalihkannya kepada perusahaan asuransi (risk financing transfers) melalui program asuransi malpraktik. (lebih…)