jump to navigation

Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Kesehatan Masyarakat, Obat & Makanan.
add a comment

Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan (BTM) pada Jajanan Anak
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, & bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, & reproduksi.
Dalam pasal 1 UU no.7/1996, disebutkan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati & air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, & bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, & atau pembuatan makanan atau minuman”.
Makanan jajanan anak merupakan sumber potensial yang mempunyai nilai komoditas & menunjang perekonomian dalam jalur informal karena banyak jajanan anak yang dibuat dalam skala kecil sebagai industri rumahan. Jajanan anak telah menjadi bagian dari keseharian anak. Hampir semua anak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Padahal, belum tentu jajanan yang tersedia itu sesuai dengan standar mutu & jaminan bahwa jajanan tersebut aman & layak untuk dikonsumsi. (lebih…)

Kriminalisasi (?) Dispensing Obat Maret 6, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Obat & Makanan, Pidana & Malpraktik Medik.
add a comment

Kriminalisasi (?) Dispensing Obat
Dr. Wila Ch. Supriadi, S.H.
Guru Besar Hukum Kesehatan Unika Parahyangan Bandung

Dispensing berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to dispense, yang secara harfiah berarti membagikan. Jadi apabila dokter dispensing obat, artinya dokter membagikan obat kepada pasien. Namun di dalam praktiknya dokter tidak hanya membagikan obat, juga menyimpan sejumlah obat di tempat praktik kedokteran pribadinya.
Apabila dispensing obat kini dipermasalahkan, sebenarnya telah sangat lama dipermasalahkan, lebih karena dipicu oleh telah diundangkannya UU no.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UUPK) yang diberlakukan tanggal 6 Oktober 2005, sebagian penegak hukum berpendapat, dengan diundangkannya UUPK, maka sudah diatur segala hal yang ada hubungan dengan praktik kedokteran, bahkan juga tentang dispensing obat secara keseluruhan, pendapat ini jelas salah.
Masalah dispensing obat adalah masalah nasional, dari Sabang hingga ke Marauke hampir seluruh dokter di daerah melakukannya, bahkan sebagian kecil dokter di kota besar juga melakukan. Hal ini mencuat ke permukaan karena adanya upaya penegakan hukum terhadap dispensing obat oleh sebagian aparat hukum di beberapa tempat tertentu, yang menggunakan UUPK & UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK), sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum. (lebih…)