jump to navigation

Pengobatan Alternatif yang Bukan Alternatif Pengobatan September 23, 2008

Posted by teknosehat in Bioetik & Biohukum, HUKUM KESEHATAN, Obat & Makanan, Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan.
trackback

Pengobatan Alternatif yang Bukan Alternatif Pengobatan
Billy N. <billy@suterafoundation.org>

Kesehatan adalah hak semua orang, karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat beraktivitas dengan normal, bahkan ada kata-kata bijak bahwa kekayaan tidak berarti tanpa kesehatan. Sehat menurut definisi World Health Organization (WHO) adalah suatu keadaan sehat fisik, jiwa, sosial, & bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, & kelemahan/penderitaan. Untuk tetap sehat, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menjaga & meningkatkan kesehatannya. Sementara jika sakit, maka berbagai upaya pengobatan & perbaikan kondisi dilakukan untuk kembali sehat. Semua usaha untuk mencapai kesehatan tersebut, selain dilakukan oleh pribadi, dilakukan pula oleh pemerintah maupun lembaga swasta.
Usaha pelayanan kesehatan terdiri dari berbagai jenis, dari mulai yang ilmiah melalui pengobatan kedokteran modern, maupun pengobatan alternatif (PA) yang bersumber dari berbagai latar belakang, seperti tradisional, keagamaan, kepercayaan, atau teknologi yang belum terbukti secara ilmiah, dengan berbagai teknik & perangkat pengobatan.
Melalui penelitian, banyak jenis pengobatan yang tadinya merupakan PA telah berubah menjadi pengobatan kedokteran modern yang ilmiah, misalnya pada beberapa obat tradisional dari bahan-bahan alam yang lebih dikenal dengan sebutan jamu di Indonesia.
Namun, masih banyak PA lain yang belum memiliki dasar ilmiah, sehingga sulit untuk menentukan parameter yang obyektif dalam penilaiannya. Sehingga, berbagai PA lebih bersifat kepercayaan/sugesti dari penggunanya sedangkan seharusnya, pengobatan yang diizinkan digunakan di masyarakat telah melalui serangkaian penelitian/pengujian & perhitungan statistik sampai dianggap layak untuk digunakan. Peralatan pengobatan canggih pun tetap dianggap PA jika belum melalui proses tersebut.
Pada pengobatan kedokteran modern, telah dilakukan pengaturan, standarisasi, & pengawasan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Sedangkan pada PA, belum banyak pengaturan & standarisasi yang diatur dalam peraturan perundangan, sementara pengawasan yang dilakukan hanya berupa pendaftaran saja oleh pemerintah daerah.
Dengan pengaturan, standarisasi, & pengawasan dari pemerintah saja, tetap ada sarana pengobatan kedokteran modern yang menyimpang dari yang seharusnya, sehingga menjadi masalah hukum. Pada PA, dengan tiadanya pengaturan, standarisasi, & pengawasan yang memadai dari pemerintah, menyebabkan tiadanya perlindungan hukum yang memadai bagi para penggunanya jika terdapat penyimpangan.
Hal ini dimanfaatkan pula oleh banyak tenaga kesehatan yang seharusnya menggunakan ilmu kedokteran modern dalam praktiknya, berubah haluan menjadi praktisi PA yang tetap dipadukan dengan ilmu kedokteran modern. Para tenaga kesehatan pun banyak yang menjual produk-produk kesehatan/suplemen & PA yang tidak sesuai dengan standar pengobatan kedokteran modern untuk menambah penghasilannya.
Hal ini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengatur tenaga kesehatan untuk hanya menggunakan cara-cara pengobatan yang sesuai standar kedokteran modern, seperti tercantum dalam UU no.29/2004 pasal 50-51 & PP no.32/1996 pasal 21. Bagi dokter, hal ini pun merupakan pelanggaran etika profesi seperti tercantum dalam pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Dalam pelaksanaan PA yang dilakukan oleh masyarakat, tidak terdapat standar yang jelas dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat penggunanya terancam berbagai bahaya. PA selain tidak memiliki bukti cukup dari suatu penelitian yang ilmiah, juga tidak dilatih melalui suatu pendidikan yang memenuhi standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga, tenaga PA tidak memiliki dasar yang jelas mengenai standar suatu keahlian & kelayakan/kompetensi seseorang disebut mampu melakukan suatu jenis pengobatan. Tidak heran banyak muncul PA palsu yang merugikan masyarakat.
Dari hasil penelusuran terbaru oleh dinas kesehatan di berbagai daerah, banyak sarana/tenaga PA pun tidak terdaftar di dinas kesehatan setempat. Hal ini akan menyulitkan penanganan ketika muncul masalah dalam pengobatan yang dilakukan oleh sarana/tenaga PA.
Ini juga disertai kenyataan bahwa PA lebih didasarkan pada klaim-klaim hasil pengobatan yang berhasil & diiklankan di masyarakat, tanpa adanya pengujian secara statistik. Sehingga ada ungkapan bahwa jika dokter mengobati 100 orang & 1 orang gagal, maka yang 99 orang yang sembuh tidak pernah diberitakan, sedangkan 1 orang yang gagal itu akan diberitakan di mana-mana. Sedangkan jika pada PA, jika 100 orang diobati & ada 1 orang yang berhasil, mungkin hanya kebetulan, maka yang berhasil tersebut akan diiklankan di mana-mana sementara yang 99 orang sisanya dianggap kurang beruntung atau belum saatnya sembuh tanpa pertangungjawaban apapun & tidak diberitahukan ke masyarakat.
Perlu diingat bahwa sejauh ini, PA hanya terdaftar di pemerintah daerah, yang bukan merupakan izin untuk melakukan pengobatan & memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Izin praktik pengobatan hanya diberikan oleh pemerintah pada pengobatan yang telah memiliki bukti yang mencukupi secara ilmiah. Sejauh ini, menurut data yang dikeluarkan departemen kesehatan, tidak ada 1 pun PA yang mendapatkan izin.
Dapat disimpulkan bahwa PA untuk saat ini adalah bukan alternatif pengobatan yang tepat & aman bagi masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat segera melakukan pengaturan & pengawasan yang lebih ketat dalam praktik PA untuk melindungi masyarakat. Sementara bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, atau apoteker, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan PA dalam praktiknya untuk mencegah pelanggaran hukum & etika profesi.
Disarankan bagi masyarakat untuk tidak sembarangan mempercayai atau menggunakan PA, meskipun PA tersebut menggunakan iklan yang ‘bombastis’ atau dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan klaim yang sepertinya meyakinkan agar terhindar menjadi korban.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: