jump to navigation

Dokter ‘Berselingkuh’, Pasien Menderita Maret 19, 2008

Posted by teknosehat in Bioetik & Biohukum, HUKUM KESEHATAN, Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan.
trackback

Dokter ‘Berselingkuh’, Pasien Menderita
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa terdapat suatu kolusi atau ‘perselingkuhan’ antara dokter & industri farmasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang sangat merugikan pasien. Sehingga, beberapa waktu lalu sempat diberitakan bahwa pemerintah Indonesia akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang memperbolehkan apoteker untuk mengganti obat yang diresepkan oleh dokter dengan obat lain yang lebih murah. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, ‘selingkuh’ antara dokter dengan industri farmasi dapat dihilangkan.
Namun, hal ini adalah ‘jalan pintas’ dalam memecahkan masalah ‘perselingkuhan’ dokter dengan industri farmasi yang dapat menjadi masalah baru, yaitu ketidakjelasan pertanggungjawaban atas obat yang diberikan pada pasien.
Masalah-masalah baru yang muncul dapat berupa:
Pertama, jika obat pengganti/generiknya belum diuji bioekivalensi & dinyatakan setara oleh laboratorium terakreditasi, maka biarpun isinya sama, tetap saja dianggap berbeda, karena secara hukum merek terdaftar mereka berbeda & sumber bahan bakunya pun seringkali didapat dari sumber yang berbeda dengan kualitas yang berbeda.
Hal ini dapat menimbulkan ketikdapastian siapa yang bertanggung jawab terhadap obat yang diresepkan & diganti di apotek, apakah dokter atau apoteker?
Ke dua, banyak apotek yang tidak memiliki apoteker tetap, atau apoteker hanya ada pada jam kerja. Sedangkan banyak dokter justru praktik pribadi di luar jam kerja apoteker. Apa asisten apoteker yang bertugas berwenang untuk mengganti resep dokter?
Ke tiga, bagaimana jika justru apotekernya yang ‘bermain’ dengan mengganti obatnya dengan yang lebih mahal atau menggantinya dengan obat yang memberi bonus/marketing fee/diskon besar, biarpun itu lebih murah dari yang diresepkan dokter?
Ini membuka ‘celah’ bagi industri farmasi untuk berkerja sama yang kurang etis dengan apoteker, yaitu dengan memberi ‘marketing fee’ atau diskon yang lebih besar pada apoteker, sehingga dapat membuat apotek hanya menyediakan/menjual obat-obatan dari industri farmasi tertentu saja.
Dalam membereskan ‘perselingkuhan’ antara industri farmasi dengan dokter adalah bukan hanya dengan membuat peraturan, tapi harus yang lebih mendasar lagi, yaitu memperbaiki mentalitas & etika praktik para dokter yang sebetulnya menjadi akar masalahnya. Ini bukan hanya menjadi urusan internal profesi dokter saja, tetapi juga menjadi urusan masyarakat, sehingga
dibutuhkan dorongan dari masyarakat untuk memperbaikinya. Masyarakat pun sulit berharap hal ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang di negeri ini masih kacau-balau penegakkannya.
Kalaupun diperlukan pengaturan, seharusnya pemerintah bisa membatasi harga obat generik bermerek, yaitu sekitar 1,2-2 kali harga obat generiknya yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti yang sudah berlaku di negara-negara maju.
Diharapkan, para dokter berani menolak untuk ‘berselingkuh’ dengan industri farmasi. Dari pihak pemerintah & aparatnya pun diharapkan bisa menegakkan hukum dengan lebih baik. Sedangkan, asosiasi profesi dokter/dokter gigi & apoteker pun bisa membina anggotanya dengan baik, sehingga bisa para anggotanya bisa bekerja dengan lebih profesional & beretika.
Adalah harapan kita semua bagi seluruh dokter & apoteker di negeri ini untuk melayani semua pasien bukan hanya dengan ilmu pengetahuan & standar profesi, tetapi juga dengan hati nurani, mentalitas, moralitas, kejujuran, & etika yang baik.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

%d blogger menyukai ini: