jump to navigation

Aspek Hukum Pemberantasan DBD Maret 18, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Kesehatan Masyarakat.
trackback

Aspek Hukum Pemberantasan DBD
dr. M.J. Hidayat, M.H.(Kes) & Billy N.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Seluruh wilayah di Indonesia mempunyai risiko untuk terjangkit penyakit DBD, sebab baik virus penyebab maupun nyamuk vektor penularnya sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Sehingga tidaklah aneh apabila kita sering kali melihat pemberitaaan di media massa tentang adanya berita berjangkitnya penyakit DBD di berbagai wilayah Indonesia hampir di sepanjang waktu dalam satu tahun.
Merebaknya kembali kasus DBD ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan & sebagian lagi menganggap karena pemerintah lambat dalam mengantisipasi & merespon kasus ini.
Penyakit DBD atau dengue hemorrhagic fever (DHF) ialah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti & Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.
Penyakit DBD sering salah di-diagnosis dengan penyakit lain seperti tifoid. Hal ini disebabkan karena infeksi virus Dengue yang menyebabkan DBD bisa bersifat tanpa atau tidak jelas gejalanya. Pasien DBD juga sering menunjukkan gejala batuk, pilek, muntah, mual, maupun diare, mirip dengan gejala penyakit infeksi lain. Masalah bisa bertambah karena virus tersebut dapat masuk bersamaan dengan infeksi penyakit lain. Oleh karena itu diperlukan kejelian pemahaman tentang perjalanan penyakit infeksi virus dengue, patofisiologi, & ketajaman pengamatan klinis. Dengan pemeriksaan klinis yang baik & lengkap, diagnosis DBD serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) dapat membantu terutama bila gejala klinis kurang memadai.
Kasus penyakit ini pertama kali ditemukan di Filipina pada tahun 1953. Sedangkan penyakit DBD pertama kali di Indonesia ditemukan di Surabaya pada tahun 1968, akan tetapi konfirmasi virologis baru didapat pada tahun 1972. Sejak itu penyakit tersebut menyebar ke berbagai daerah, sehingga sampai tahun 1980 seluruh propinsi di Indonesia kecuali Timor-Timur telah terjangkit penyakit. Sejak pertama kali ditemukan, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit & secara sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun.
Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang terjangkit, disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi penduduk, adanya pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk, terdapatnya vektor nyamuk hampir di seluruh pelosok tanah air serta adanya empat sel tipe virus yang bersirkulasi sepanjang tahun.
Penyakit DBD disebabkan oleh virus Dengue dengan tipe DEN 1 s/d 4. Virus tersebut termasuk dalam grup B Arthropod borne viruses (arboviruses). Keempat type virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Virus yang banyak berkembang di masyarakat adalah virus dengue dengan tipe DEN 1 & 3.
Gejala-gejala DBD sendiri adalah antara lain, Demam tinggi (38-40 C) yang berlangsung 2 sampai 7 hari sakit kepala rasa sakit yang sangat besar pada otot & persendian bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah pendarahan pada hidung & gusi mudah timbul memar pada kulit shock yang ditandai oleh rasa sakit pada perut, mual, muntah, jatuhnya tekanan darah, pucat, rasa dingin yang tinggi terkadang disertai pendarahan dalam tubuh.
Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti / Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Brazil & Ethiopia & sering menggigit manusia pada waktu pagi & siang.
Orang yang berisiko terkena demam berdarah adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, & sebagian besar tinggal di lingkungan lembab, serta daerah kumuh. Penyakit DBD sering terjadi di daerah tropis, & muncul pada musim penghujan. Virus ini kemungkinan muncul akibat pengaruh musim/alam serta perilaku manusia.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi munculnya kasus-kasus DBD. Namun, pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri tanpa peran berbagai pihak untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga salah satu cara untuk memperlancar palaksanaannya adalah dengan mempergunakan hukum & perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 5 UU no.36/2009 disebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan”
Dalam pasal 14 disebutkan bahwa bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.
Selain itu, sebagai pedoman dalam upaya untuk memberantas penyakit DBD tersebut telah dikeluarkan beberapa ketentuan, antara lain:
– UU no.4/1984 tentang wabah penyakit menular.
– Permenkes no.560/1989, tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah berikut tatacara penyampaian laporannya & tatacara penanggulangannya.
– PP no.25/2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
– Kepmenkes no.4/2003 tentang kebijakan & strategi desentralisasi bidang kesehatan
– Kepmenkes no.581/1992 tentang pemberantasan penyakit DBD
– Keputusan Dirjen PPM & PLP, Depkes RI no.914-1/1992 tentang petunjuk teknis pemberantasan DBD.
Departemen kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Akan tetapi kedua metode tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.
Dengan diberlakukannya UU no.32/2004 sebagai revisi UU no.22/1999 tantang pemerintahan daerah serta PP no.25/2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan provinsi sebagai daerah otonom telah terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah termasuk didalamnya kewenangan dalam bidang kesehatan.
Namun kelambanan penanganan merebaknya penyakit demam berdarah itu tidak lepas dari kendala jarak dalam hubungan struktural antara pemerintah pusat & pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana program. Akibatnya, sosialisasi mengenai bahaya serangan DBD amat kurang.
Itulah sebabnya mengapa penyakit DBD ini terjadi berulang-ulang & cenderung makin besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat telah menambah suburnya populasi nyamuk Aedes aegypti terutama di perkotaan. Kebanyakan kota-kota besar berkembang pesat dengan segala implikasinya, seperti tumbuhnya daerah kumuh karena urbanisasi, terbatasnya pasokan air bersih, manajemen pengelolaan kota yang tidak sempurna, & manajemen lingkungan yang tidak profesional. Semua itu menimbulkan bertambahnya tempat-tempat yang dapat dipakai bersarang & berkembang biaknya nyamuk itu.
Pesatnya populasi nyamuk kota besar didukung pula oleh tumbuhnya gedung-gedung bertingkat tinggi & tertutup rapat serta tumbuhnya perumahan dengan pagar yang tinggi. Akibatnya, nyamuk itu semakin berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan manusia di perkotaan yang memiliki banyak permasalahan tersebut.
Kurangnya informasi yang benar tentang penanggulangan penyakit DBD kepada masyarakat & disertai kehidupan sosial masyarakat kota yang semakin individualistis, menyebabkan semakin sulitnya komunitas yang ada untuk dapat saling bekerja sama membasmi nyamuk itu.
Begitu terjadi kejadian luar biasa, masyarakat selalu menyalahkan pemerintah. Padahal, masyarakat juga memiliki tanggung jawab, misalnya, terhadap pemeliharaan saluran-saluran air. Tanggung jawab itu berjenjang dari yang kecil, tanggung jawab RT/RW, lalu yang besar seperti tanggung jawab pemda. Itu semua ada aturannya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Ini karena mentalitas, baik masyarakat maupun di pemerintah, tidak siap dengan perubahan lingkungan.
Selain itu, kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya rendah sehingga tidak bisa membelanjakan uangnya untuk kepentingan yang sifatnya sekunder. Setelah mendapat rumah untuk berteduh dirasa sudah cukup, tapi tidak pernah memikirkan lingkungan yang juga merupakan kebutuhan hidup mereka.
Sekarang hampir semua lahan yang kosong dipakai untuk bangunan sehingga tidak ada ruang terbuka.
Di lain pihak, pemerintah juga tidak bisa menertibkan semua persoalan itu seperti halnya menertibkan pedagang atau pedagang kaki lima. Kalau ditertibkan mereka melawan karena mereka tidak mengerti akibat pendidikannya rendah. Kalau ditertibkan, LSM pun ikut meramaikan dengan alasan membela kepentingan mereka. Padahal, mengganggu kepentingan umum itu sudah jelas melanggar hukum.
Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat,yaitu:
– Lingkungan: Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, & perbaikan desain rumah. Sebagai contoh: Menguras bak mandi/penampungan air  sekurang-kurangnya sekali seminggu. Mengganti/menguras vas bunga & tempat minum burung seminggu sekali. Menutup dengan rapat tempat penampungan air. Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas & ban bekas di sekitar rumah & lain sebagainya.
– Biologis: Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik (ikan adu/ikan cupang), & bakteri (Bt.H-14).
– Kimiawi: Cara pengendalian ini antara lain dengan pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion & fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, & lain-lain.
Cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan mengkombinasikan cara-cara di atas, yang disebut dengan “3M Plus”, yaitu menutup, menguras, menimbun. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan repellent, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik berkala, dll sesuai dengan kondisi setempat.
Hak & kewajiban masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan DBD adalah sesuai pasal 4-13 UU no.36/2009.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), & pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu & berkesinambungan.

Kesimpulan
DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang cukup meresahkan karena tingkat kematian akibat penyakit ini cukup tinggi. Sampai saat ini, penyakit ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Perlu kewaspadaan yang tinggi terhadap penyakit DBD terutama pada musim penghujan.
Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit DBD ini. Namun, penanggulangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mengatasi kasus ini.
Aturan hukum merupakan salah satu alat untuk menanggulanginya terutama dalam bentuk perundang-undangan. Peraturan perundangan yang mengatur penanggulangan kasus DBD ini telah dibuat, mulai dari UU hingga peraturan menteri & instruksi menteri. Sehingga diharapkan bisa menjadi dasar dalam setiap melakukan tindakan penanggulangannya.
Selain itu, dalam penanganan penyebaran penyakit DBD di masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit DBD yaitu pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan “3M plus” yang melibatkan seluruh masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi setempat.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Iklan
%d blogger menyukai ini: