jump to navigation

Program PTT: Keadilan Bagi Pemerintah, Tenaga Kesehatan, & Masyarakat? Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Tenaga Kesehatan.
trackback

Program PTT: Keadilan Bagi Pemerintah, Tenaga Kesehatan, & Masyarakat?
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Sangat menarik membaca tulisan dari Bapak Ikhwan Fauzi di ‘Forum’ Kompas Jawa Barat (17/09/07) yang menunjukkan kepedulian seorang anggota DPRD Jawa Barat terhadap keadaan kesehatan masyarakat di pedesaan yang menurut beliau mulai kesulitan mendapatkan pelayanan dokter setelah dikeluarkannya Permenkes 512/2007 pada bulan April 2007 yang tidak lagi mensyaratkan surat selesai masa bakti/wajib kerja sarjana (WKS) untuk mendapatkan SIP dokter/dokter gigi.
Memang, di masa lalu, dokter & dokter gigi diwajibkan mengikuti program PTT (pegawai tidak tetap) atau WKS yang didasarkan pada UU no.8/1961. Namun, apakah hal ini adil bagi dokter/dokter gigi & masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan? Bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan kesehatan yang berkualitas sementara dokter/dokter gigi juga tetap mendapatkan hak-haknya untuk bisa bekerja di mana saja, sama seperti sarjana & profesi yang lain?
Di awal, saya hendak mengoreksi tulisan Bapak Ikhwan Fauzi yang menuliskan bahwa perizinan praktik dokter/dokter gigi didapat dari rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) & Dinas Kesehatan (dinkes) setempat. Namun menurut UU no.29/2004, rekomendasi praktik dokter diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau PDGI, sedangkan KKI mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR), & dinkes setempat mengeluarkan Surat Izin Praktik (SIP).
Kalau kita melihat UU no.8/1961 yang dikeluarkan oleh Ir.Djuanda sebagai pejabat presiden R.I. pada masa itu dengan persetujuan DPR-GR, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya seluruh sarjana jurusan apapun wajib melakukan Wajib Kerja Sarjana (WKS), bukan hanya dokter atau dokter gigi. Namun, UU tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku lagi pada masa orde baru karena tidak ada Dewan Penempatan Sarjana yang diamanatkan oleh UU tersebut untuk mengatur WKS. Sehingga, sejak masa orde baru, sarjana jurusan apapun bisa bekerja di manapun tanpa harus mengikuti WKS.
Namun, diskriminasi mulai terjadi pada saat pemerintah merasa membutuhkan dokter & dokter gigi di tempat-tempat terpencil & sangat terpencil, tetapi tidak bisa mengangkat semua kebutuhan dokter & dokter gigi tersebut melalui jalur pengangkatan PNS. Sehingga, muncullah istilah dokter/dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) melalui Kepres no.37/1991 yang menggunakan UU no.8/1961. Ini merupakan kebijakan ‘potong jalan’ dari pemerintah di waktu itu yang membutuhkan dokter & dokter gigi di daerah terpencil & sangat terpencil dengan ‘menghidupkan kembali’ peraturan perundangan yang sudah ‘mati’ dengan menerbitkan peraturan pelaksananya yang sebetulnya harus berupa peraturan pemerintah (PP), bukan keppres, sesuai amanat UU no.8/1961 tersebut.
Bahkan, di masa kini, sepertinya hanya menteri kesehatan yang menggunakan daya paksa UU ini untuk mengirim dokter, dokter gigi, & bidan ke daerah terpencil & sangat terpencil. Sedangkan seharusnya pelaksanaan UU ini diserahkan pada menteri perburuhan (sekarang menteri tenaga kerja & transmigrasi) serta menteri pendidikan, pengetahuan & kebudayaan juga menteri perguruan tinggi & ilmu pengetahuan (sekarang menteri pendidikan nasional) yang justru sejak awal masa orde baru tidak pernah menggunakan atau melaksanakan UU tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah pusat & daerah yang menginginkan pelayanan kesehatan yang baik oleh tenaga kesehatan di daerah sampai di tempat sangat terpencil untuk tidak lagi menggunakan cara-cara represif sehingga dapat memperoleh tenaga kesehatan dengan biaya murah yang bekerja mungkin dengan perasaan 1/2 terpaksa & secepatnya ingin menyelesaikan program PTT, yang membuat tujuan menyediakan tenaga kesehatan di daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mungkin tidak tercapai.
Akan lebih baik jika pemerintah membuat program-program lain untuk penyediaan tenaga kesehatan di daerah sampai tempat sangat terpencil, misalnya dengan membuat pendidikan dokter, dokter gigi, atau bidan berikatan dinas seperti IPDN atau memberikan insentif materi, fasilitas, & pendidikan yang memadai untuk tenaga kesehatan yang mau dikontrak atau diangkat PNS & ditempatkan di tempat terpencil & sangat terpencil. Sehingga, baik pemerintah, masyarakat, maupun para tenaga kesehatan sama-sama diuntungkan & tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: