jump to navigation

Hospital Liability Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Rumah Sakit.
trackback

Hospital Liability
dr.Sofwan Dahlan, SpPF(K)
Dosen Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang

Dalam beberapa tahun belakangan ini yang dirasakan mencemaskan oleh dunia perumahsakitan di Indonesia adalah meningkatnya berbagai gugatan ganti rugi dengan jumlah gugatan yang semakin hari semakin spektakuler, utamanya sejak diberlakukannya UU no.8/1999 tentang perlindungan konsumen. Apakah undang-undang (UU) itu yang menjadi pemicunya ataukah ada sebab lain, belum ada konfirmasi yang dapat dipercaya. Yang jelas, situasi perumahsakitan di Indonesia sekarang ini amat mirip dengan krisis malpraktik (malpractice crisis) yang pernah melanda negara-negara maju sekitar 40 tahun yang lampau, yaitu sejak rumah sakit (RS) tidak lagi dianggap sebagai lembaga sosial yang kebal dari segala bentuk gugatan. Sebelumnya RS dianggap sebagai lembaga sosial kebal hukum berdasarkan doctrine of charitable immunity, sebab menghukum RS membayar ganti rugi sama artinya dengan mengurangi asetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan RS untuk menolong masyarakat.
Perubahan paradigma tersebut terjadi sejak kasus Darling vs Charleston Community Memorial Hospital (1965), yaitu sebuah kasus yang mendorong hakim yang mengadilinya menganggap RS sebagai person (subyek hukum) sehingga dapat dijadikan target gugatan atas perilakunya yang merugikan pasien. Pertimbangannya adalah karena banyak RS mulai melupakan fungsi sosialnya serta dikelola sebagaimana layaknya sebuah industri dengan manajemen modern, lengkap dengan manajemen risiko. Oleh karenanya sudah seharusnyanya RS mulai menempatkan setiap tuntutan ganti rugi sebagai salah satu bentuk risiko bisnisnya sehingga perlu menerapkan manajemen risiko; misalnya dengan cara memikul sendiri semua kerugian yang terjadi (risk financing retention) atau mengalihkannya kepada perusahaan asuransi (risk financing transfers) melalui program asuransi malpraktik.
Situasi krisis yang mencemaskan itu memang tidak menguntungkan bagi perkembangan perumahsakitan & oleh sebab itu perlu diwaspadai. Tetapi yang paling penting bagi setiap pengelola & pemilik RS adalah memahami lebih dahulu bahwa sebelum malpraktik dapat dibuktikan maka setiap sengketa yang terjadi antara health care receiver & health care provider baru boleh dipandang sebagai konflik belaka, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian logika atas sesuatu masalah yang terjadi. Menurut Winardi (1994), konflik diartikan sebagai ketidaksesuaian paham atas situasi tentang pokok-pokok pikiran tertentu atau adanya antagonisme-antagonisme emosional. Oleh sebab itu berbagai macam konflik yang melanda dunia perumahsakitan kita sekarang ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu hal yang luar biasa & tidak perlu disikapi secara tidak proporsional (atau berlebihan). Dilihat dari sisi positifnya justru konflik dapat meningkatkan kreatifitas, inovasi, intensitas upaya, kohesi kelompok serta mengurangi ketegangan.
Dunia perumahsakitan sendiri juga harus jujur mensikapinya karena pada kenyataannya masih banyak kelemahan & kekurangan dalam melaksanakan tatakelola klinik yang baik (good clinical governance), yaitu suatu model tatakelola klinik berdasarkan evidence based medicine.
Harus pula dipahami bahwa konflik hanya akan terjadi kalau ada predisposing factor, yaitu kesenjangan antara harapan pasien (ketika memilih RS untuk menangani gangguan kesehatannya) dengan kenyataan yang diperolehnya menyusul dilakukannya upaya medik di sarana kesehatan tersebut (tentunya dengan biaya yang tidak sedikit). Sedangkan pemicunya (trigger factors) antara lain karena adanya perbedaan persepsi, komunikasi yang ambigius atau gaya individual seseorang yang bisa datang dari pihak dokter (arogan, ketus atau enggan memberikan informasi & sebagainya) atau bisa pula datang dari pihak pasien sendiri (misalnya karena sifatnya yang temperamental atau chronic complainer).
Perbedaan persepsi tersebut dapat muncul karena pasien kurang begitu memahami logika medik bahwa upaya medik merupakan upaya yang penuh uncertainty & hasilnyapun tidak dapat diperhitungkan secara matematik karena sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada diluar kontrol dokter; seperti misalnya daya tahan tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, jenis & virulensi penyakit, stadium penyakit, kualitas obat, respon individual terhadap obat serta kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur & nasehat dokter serta perawat. Selama ini masyarakat sering menggunakan logikanya sendiri bahwa dikiranya upaya medik merupakan satu-satunya variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan pasien sehingga kalau upaya medik sudah benar maka tidak seharusnya pasien meninggal dunia, bertambah buruk kondisinya atau malahan muncul problem-problem baru. Pada kenyataannya upaya medik yang terbaik sekalipun belum menjaminan kesembuhan, demikian pula sebaliknya. Bahkan tidak jarang dokter melakukan kesalahan diagnosis & dengan sendirinya juga diikuti kesalahan terapi, tetapi pasien justru dapat sembuh lewat mekanisme pertahanan tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu tidaklah salah jika ada sementara ahli yang menyatakan “medicine is a science of the uncertainty, an art of the probability”.
Pemahaman yang tidak memadai tentang hakekat upaya medik (the nature of medicine’s genuine business) tersebut masih diperparah lagi oleh minimnya pemahaman mengenai hukum (dalam hal ini hukum kedokteran); misalnya tentang bentuk perikatan menyusul disepakatinya hubungan kontraktual (yang kemudian memunculkan hak & kewajiban pada masing-masing pihak). Tidak banyak masyarakat yang paham bahwa perikatan yang terjadi antara health care receiver & health care provider merupakan inspaning-verbintenis sehingga dengan sendirinya RS tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kesembuhan, melainkan kewajiban melakukan upaya yang kualitasnya sesuai standar (standard of care); yaitu suatu tingkat kualitas yang mencerminkan telah diterapkannya ilmu, ketrampilan, pertimbangan & perhatian yang layak (Hubert Smith). Dengan kualitas medik standar itu diharapkan dapat menyelesaikan problem kesehatan pasien, namun jika pada kenyataannya harapan itu tidak terwujud tidak serta merta RS boleh dipersalahkan.
Dari pihak RS sendiri juga masih banyak yang tak memahami apa yang menjadi hak pasien & apa pula yang menjadi kewajibannya karena kebanyakan RS belum memiliki tatakelola yang memadai untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pengabdiannya. Banyak RS mengkopi atau mengadopsi begitu saja peraturan perUUan yang ada menjadi peraturan RS. Mestinya berbagai macam peraturan perUUan tersebut didiskresi sesuai kondisi yang ada di RS, untuk kemudian ditransformasikan menjadi pedoman bagi setiap profesional yang berkarya di RS.
Organisasi profesi & organisasi RS (PERSI) sangat diharapkan dapat menjadi penengah jika terjadi konflik, tetapi kinerja lembaga tersebut masih sering dicurigai oleh masyarakat sebagai lembaga yang memihak. Oleh sebab itu satu-satunya lembaga lain yang sebetulnya dapat ikut berperan aktif sebagai mediator dengan cara mengefektifkan komunikasi & negosiasi sehingga dapat ditemukan alternative dispute resolution (penyelesaian di luar pengadilan) adalah LSM. Sudah selayaknya jika alternative dispute resolution dijadikan pilihan pertama mengingat penyelesaian konflik lewat jalur hukum membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak sedikit (karena masing-masing pihak perlu menyewa lawyer) & hasilnyapun selain kaku juga dapat mengecewakan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Namun sayangnya, tak banyak LSM yang tertarik mengambil spesialisasi hukum kedokteran & perumahsakitan. Kecenderungannya sekarang ini penanganan konflik oleh LSM justru dilakukan secara tidak profesional dengan memanfaatkan TV atau media massa lainnya sehingga terjadilah trial by the press yang cenderung memojokkan RS & dokternya. Padahal tidak semua konflik memiliki alasan substantif yang cukup, sehingga yang diperlukan sebetulnya adalah komunikasi & informasi dengan mengacu pada logika medik, peraturan perundangan yang relevan serta hospital bylaws yang berlaku di RS yang bersangkutan.

Tanggung Gugat RS
Sebelum membahas tanggung gugat RS ada baiknya kalau kita pahami lebih dahulu mengenai definisi RS. Oleh Crawford Morris & Alan Moritz, RS didefinisikan sebagai “a place in which a patient receive food, shelter, and nursing care while receiving medical or surgical treatment” atau “an institution for the reception, care and medical treatment of the sick or wounded; also the building used for that purpose” atau “a place where medicine is practiced by physician”. Sedangkan menurut Kepmenkes no.983/1992, RS diartikan sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan & penelitian.
Dalam melaksanakan pengabdiannya, tidak selamanya yang dilakukan oleh RS dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Adakalanya layanan tersebut justru menimbulkan malapetaka; seperti cacat seumur hidup, lumpuh, buta atau bahkan meninggal dunia. Namun sebagai health care provider, RS tak perlu cemas sebab sepanjang yang diberikan sudah benar (sesuai standar yang berlaku) maka malapetaka yang terjadi harus dianggap bagian dari risiko medik sehingga RS tidak bertanggung gugat atas kerugian yang dialami pasien, materiel maupun immateriel. Lain halnya jika malapetaka itu timbul karena kesalahan RS; baik yang bersifat sengaja (intensional), ceroboh (recklessness) maupun kurang hati-hati (negligence). Kalau hal itu yang terjadi maka UU memang memberikan peluang kepada pasien untuk menuntut ganti rugi.
Oleh UU no.36/2009, ganti rugi itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas sesuatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik. Kerugian fisik adalah kerugian karena hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, yang dalam bahasa hukum disebut kerugian material. Sedangkan kerugian non fisik adalah kerugian yang berkaitan dengan martabat seseorang, yang dalam bahasa hukumnya disebut kerugian immaterial. Yang menjadi pertanyaan ialah, siapakah yang harus bertanggunggugat atas kerugian itu? Dokter, perawat, RS ataukah ketiga-tiganya? Bagaimana halnya dengan mahasiswa atau residen yang sedang menjalani praktik? Apakah institusi pendidikan yang mengirimkan residen atau mahasiswa dapat dimintai tanggunggugatnya Dalam hal RS yang harus bertanggungjawab maka sejauh manakah tanggunggugatnya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dipahami lebih dahulu tentang:
– Jenis tanggung gugat.
– Pola hubungan terapetik yang terjadi.
– Pola hubungan kerja tenaga kesehatan di RS.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal berbagai macam tanggung gugat (liability), antara lain:
* Contractual liability.
Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual.
Dalam kaitannya dengan hubungan terapetik, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh health care provider adalah berupa upaya (effort), bukan hasil (result). Karena itu health care provider hanya bertanggung gugat atas upaya medik yang tidak memenuhi standar, atau dengan kata lain, upaya medik yang dapat dikatagorikan sebagai civil malpractice.
* Liability in tort.
Tanggung gugat jensi ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri atau kewajiban hukum orang lain saja tetapi juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik & berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad, 31 Januari 1919).
Konsep liability in tort tersebut sebetulnya berasal dari Napoleontic Civil Code Art.1382, yang bunyinya: “Everyone causes damages through his own behavior must provide compensation, if at least the victim can prove a causal relationship between the fault and damages”.
Dengan adanya tanggung gugat seperti itu maka health care provider dapat digugat membayar ganti rugi atas terjadinya kesalahan yang masuk katagori tort (civil wrong against person or properties); baik yang bersifat intensional ataupun negligence. Contoh dari tindakan RS yang dapat menimbulkan tanggung gugat antara lain membocorkan rahasia kedokteran, eutanasia atau ceroboh dalam melakukan upaya medik sehingga pasien meninggal dunia atau cacat.
* Strict liability.
Tanggung gugat jenis ini sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan (liability whitout fault) mengingat seseorang harus bertanggungjawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa; baik yang bersifat intensional ataupun negligence. Tanggung gugat seperti ini biasanya berlaku bagi product sold atau article of commerce, misalnya rokok (dimana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya kanker paru-paru, kecuali pabrik telah memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya risiko seperti itu).
Di negara-negara common law, produk darah dikatagorikan sebagai product sold sehingga produsen yang mengolah darah harus bertanggung gugat untuk setiap transfusi darah olahannya yang menularkan virus hepatitis atau HIV.
* Vicarious liability.
Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh subordinate-nya. Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka RS (sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate (employee). Lain halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter, bekerja sebagai mitra (attending physician).
Oleh sebab itu dalam membahas masalah hospital liability perlu memahami pula pola hubungan kerja antara tenaga kesehatan dengan RS sehingga pola hubungan terapetik yang terjadi dengan pasien dapat dipastikan.

Mengenai pola hubungan terapetik yang terjadi antara health care provider & health care receiver dapat dirinci sebagai berikut:
* Hubungan pasien-RS
Hubungan seperti ini terjadi jika pasien sudah berkompeten (dewasa & sehat akal), sedangkan RS hanya memiliki dokter yang bekerja sebagai employee. Disini kedudukan RS adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (subordinate dari RS) yang bertugas melaksanakan kewajiban RS. Dalam bahasa lain, kedudukan RS adalah sebagai prinsipal & dokter sebagai agent. Sedang kedudukan pasien adalah sebagai pihak yang wajib memberikan kontraprestasi.
Hubungan hukum seperti ini biasanya berlaku di sarana kesehatan milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara tetap & penuh, tidak didasarkan atas jumlah pasien yang telah ditangani ataupun kuantitas serta kualitas tindakan medik yang dilakukannya.
* Hubungan penanggung pasien-RS
Pola hubungan ini terjadi jika pasien dalam keadaan tidak berkompeten (pasien minor atau tidak sehat akal) sebab berdasarkan hukum perdata, pasien seperti itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Disini kedudukan penanggung pasien (orang tua atau keluarga yang bertindak sebagai wali) menjadi pihak yang wajib memberikan kontraprestasi (membayar jasa layanan).
* Hubungan pasien-dokter
Pola ini terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten & dirawat di RS yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician).
Pola seperti ini menempatkan dokter & RS dalam kedudukan yang sama derajat. Disini posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi RS hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (penginapan, makan & minum, perawat/bidan serta sarana medik & nonmedik). Konsepnya seolah-olah RS menyewakan fasilitasnya kepada dokter yang memerlukannya.
Pola seperti banyak dianut di RS swasta dimana dokter mendapatkan penghasilan berdasarkan perhitungan jumlah pasien, kuantitas & kualitas tindakan medik yang dilakukan. Jika dalam satu bulan tidak ada seorang pasienpun yang dirawat maka dalam bulan itu dokter tidak memperoleh penghasilan apa-apa.
* Hubungan penanggung pasien-dokter
Pada prinsipnya pola ini seperti pola hubungan pasien-dokter, hanya saja kondisi pasien dalam keadaan tidak berkompeten sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan hubungan kontraktual dengan health care provider.

Adapun pola hubungan kerja dokter di RS, kalau diamati dengan seksama maka ada beberapa macam pola, antara lain:
– Dokter sebagai employee.
– Dokter sebagai attending physician (mitra).
– Dokter sebagai independent contractor.
Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah RS harus bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalah dokter serta sejauh mana tanggung gugat yang harus dipikul.
Mengenai dokter sebagai employee & dokter sebagai attending physician sudah cukup banyak disinggung di bagian depan. Oleh sebab itu pada bagian ini hanya akan dibahas tentang dokter sebagai independent contractor. Kalau misalnya kita mencermati bahwa tindakan operasi merupakan tindakan medik yang memerlukan tim dengan berbagai latar belakang keahlian, terdiri atas operator & ahli anestesi. Tim tersebut dapat berupa tim tunggal dengan pimpinan seorang ahli bedah yang akan bertindak sebagai “captain of the ship” dimana dokter anestesi termasuk di dalamnya atau bisa juga berupa dua tim yang terdiri atas tim operator (terdiri atas ahli bedah, asisten & perawat) & tim anestesi (terdiri atas ahli anestesi & perawat anestesi) dengan catatan masing-masing tim punya pimpinan sendiri-sendiri yang akan bertindak sebagai “captain of the ship” di dalam timnya.
Dalam hal dokter ahli anestesi atau tim anestesi bekerja secara mandiri (tidak sebagai subordinate-nya operator) maka kedudukan dokter anestesi atau tim anestesi tersebut adalah sebagai independent contractor. Tetapi konsep independent contracor hanya bisa diterapkan bila kedudukan dokter ahli anestesi di RS sebagai attending physician.
Lalu bagaimana kedudukan anggota tim, baik anggota tim operator maupun anggota tim anestesi?
Jawabnya bisa bermacam-macam. Bila dokter bedah bekerja sebagai attending physician maka ia bisa saja menggunakan asisten atau perawat yang merupakan employee dari RS. Dalam hal ini maka kedudukan asisten atau perawat di ruang operasi adalah sebagai “borrowed servant”. Apabila operator menggunakan asisten atau perawat yang bukan merupakan employee RS maka kedudukan asisten atau perawat tersebut menjadi subordinate dari operator, bukan sebagai tenaga pinjaman RS.

Pembagian Tanggung Gugat
RS, baik yang dimiliki pemerintah ataupun swasta, merupakan organisasi yang sangat komplek. Di sarana kesehatan tersebut banyak berkumpul pekerja profesional dengan berbagai macam latar belakang keahlian & banyak pula peralatan yang digunakannya. Semakin besar & canggih suatu RS akan semakin komplek pula permasalahannya. Oleh sebab itu tidaklah gampang menentukan pembagian tanggung gugatnya. Selain pola hubungan terapetik & pola hubungan kerja tenaga medik, penyebab terjadinya kerugian itu sendiri juga sangat menentukan sejauh mana RS & tenaga kesehatan harus bertanggung gugat.
Kalau diamati dengan seksama maka layanan yang diberikan oleh RS kepada pasien yang dirawat dapat dirinci menjadi:
– Medical care.
– Nursing care.
– Supportive care; misalnya penggunaan alat-alat penunjang medik & nonmedik.
Dalam memberikan layanan-layanan tersebut di atas tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Hanya saja sejauh mana RS harus bertanggunggugat, akan sangat tergantung dari jenis kesalahannya; yaitu apakah management error, medical error atau nursing error.
Untuk kesalahan yang menyangkut management error maka tanggung gugatnya dibebankan kepada RS. Oleh sebab itu RS dituntut untuk menerapkan manajemen yang baik; seperti misalnya selalu melakukan kontrol terhadap semua peralatan medik & nonmedik serta dengan teratur melaksanakan kalibrasi terhadap semua peralatan medik yang menurut peraturannya wajib dikalibrasi.
Sedang untuk kerugian yang disebabkan oleh medical error, tentunya sangat tergantung pada status dokter yang bersangkutan. Bila kedudukannya sebagai attending physician (mitra) maka RS berdasarkan prinsip umum tidak bertanggunggugat atas kesalahan dokter, tetapi kedua belah pihak (RS & dokter) dapat membuat kesepakatan tersendiri yang di dalamnya meliputi pula pembagian prosentase tanggunggugat apabila pada suatu waktu harus membayar ganti rugi. Bila status dokter sebagai employee (agent) maka berdasarkan docrine of vicarious liability, tanggung gugatnya dapat dialihkan kepada RS sebagai employer.
Tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter anestesi di kamar operasi juga dapat dialihkan kepada RS sepanjang ia bekerja dalam kedudukannya sebagai employee. Tetapi jika ia bekerja sebagai attending physician atau independent contractor maka ia bertanggunggugat secara mandiri.
Dari uraian di atas tampak jelas bahwa RS pemerintah yang semua tenaga medik maupun nonmedik bekerja sebagai employee maka tanggunggugatnya menjadi tanggunggugat institusi, dengan catatan untuk RS pemerintah yang melaksanakan program swadana masih diperlukan klarifikasi konsep sehingga implikasi hukumnya menjadi jelas. Persoalannya bukan saja tidak adil tetapi juga tidak logis membebankan tanggunggugat kesalahan medik seluruhnya kepada pihak RS, sementara dokter yang juga menikmati jasa medik berdasarkan perhitungan prosentase (yang lumayan besar) seperti pada rumah swasta dibebaskan dari tanggunggugat atas kesalahannya sendiri.

Tanggung Jawab Perawat
Jika diamati maka sebenarnya tindakan perawat yang bekerja di RS dapat dibagi menjadi:
– Caring activities.
– Technical activities.
– Delegated medical activities.
Caring activities adalah semua tindakan keperawatan yang memang menjadi tanggungjawab perawat & oleh karenanya perawat yang bersangkutan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan tersebut; meliputi keputusan (decision) yang dibuatnya serta pelaksanaan (execution) dari keputusan tersebut.
Technical activities adalah semua tindakan keperawatan dimana perawat hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pelaksanaan (execution) dari suatu keputusan (decision) yang buat oleh dokter. Termasuk technical activities antara lain:
– Aktivitas yang dilakukan atas perintah tertulis dokter.
– Aktivitas yang dilakukan atas perintah lisan dokter.
– Aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan (protap) yang telah dibuat.
– Aktivitas yang dilakukan dengan syarat ada dokter di RS yang dapat hadir segera.
– Aktivitas-aktivitas tertentu di tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan.
– Aktivitas tertentu yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
Sedangkan delegated medical activities adalah suatu tindakan yang menjadi bagian dari kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan kepada perawat. Dalam hal ini perawat tidak bertanggung jawab secara hukum, baik yang berkaitan dengan decision maupun execution yang dibuat oleh perawat yang diberi delegasi.
Mengingat perawat merupakan sub-ordinate dari RS maka tentunya tanggung gugat atas terjadinya nursing error bisa dialihkan kepada RS sebagai ordinate-nya. Tetapi perawat yang menjadi bagian dari dokter mitra (misalnya dokter bedah jantung punya perawat sendiri) atau perawat sub-ordinate RS dipinjamkan kepada dokter (misalnya kepada dokter bedah) sebagai borrowed servant (karyawan pinjaman) maka tanggung gugatnya dapat dialihkan kepada dokter mitra atau dokter yang meminjam (borrower).

Tanggung Gugat Mahasiswa
Banyak pemilik ataupun manajemen RS membolehkan institusinya digunakan sebagai lahan praktik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran negeri maupun swasta. Namun sayangnya hingga kini belum ada produk perUUan yang mengatur tentang RS pendidikan (teaching hospital), padahal peraturan semacam itu sangat dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi semua pihak; baik RS, dokter, pasien & mahasiswa praktik itu sendiri (yang notabene belum memiliki persyaratan kemampuan & kewenangan untuk melakukan tindakan medis). Kekosongan hukum tersebut tentu akan menyulitkan para hakim dalam menyelesaikan sengketa yang sewaktu-waktu bisa terjadi karena tidak ada sumber hukum yang bersifat mengikat (binding authority) yang dapat dipakai sebagai acuan sehingga mereka harus menemukan sendiri hukumnya. Di pihak RS yang digunakan sebagai lahan praktik pendidikan dokter, juga belum ada yang memiliki peraturan yang dapat dijadikan salah satu sumber hukum yang tidak bersifat mengikat (non binding authority).
Di antara sekian banyak masalah yang bisa muncul berkaitan dengan ketiadaan aturan itu maka masalah tanggungjawab mahasiswa merupakan masalah yang paling krusial. Persoalannya, sejauh manakah mahasiswa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis. Sejauh mana pula RS lahan pendidikan punya kewenangan mengatur hak klinik (clinical privileges) mahasiswa? Siapa yang harus bertanggunggugat jika mahasiswa praktik melakukan kesalahan atau kelalaian medis yang merugikan pasien? Mahasiswa tersebut, RS tempat praktik, dokter pembimbing ataukah justru fakultas kedokteran yang mengirimkan mahasiswa?
UU no.29/2004 tentang praktik kedokteran menyebutkan bahwa untuk melakukan tindakan medik diperlukan syarat, yaitu memiliki kemampuan & kewenangan. Kemampuan atau kompetensi diperoleh lewat pendidikan & pelatihan, sedangkan kewenangan diperoleh lewat permohonan izin (lisensi) kepada otoritas kesehatan yang berwenang menerbitkan lisensi. Atas dasar itu maka yang boleh menangani pasien di RS hanyalah orang-orang yang telah memiliki ijazah dokter (sebagai bukti kemampuan) & lisensi (sebagai bukti kewenangan melakukan tindakan medis).
Meskipun dokter yang bekerja di suatu RS telah memiliki kewenangan menangani pasien, namun jenis tindakan medis yang menjadi hak klinik (clinical privilege) mereka masih harus ditentukan lagi oleh komite medik setempat setelah mendapat pertimbangan dari panitia kredensial. Jenis tindakan medis yang boleh dilakukan oleh dokter di RS yang bersangkutan ditentukan berdasarkan jenis ijazah serta sertifikat yang dimiliki. Seorang dokter spesialis bedah umum yang kalau di RS tertentu diberi hak klinik A sampai S, tidak tertutup kemungkinan di RS lain hanya diberi hak klinik A sampai G karena komite medik memang memiliki kewenangan untuk itu. Bahkan komite medik RS berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara periodik dapat memperluas atau mengurangi hak klinik dokter yang bekerja di institusi tersebut.
Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa praktik, dilihat dari hukum administrasi negara, belum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan medis, baik diagnostik maupun terapetik karena belum memiliki syarat kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kewenangan. Atas dasar itu maka tanggungjawab menangani pasien tetap berada di tangan dokter pembimbing. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah pasien boleh digunakan untuk kepentingan pendidikan?
Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu ditegaskan lebih dahulu apakah keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan itu bersifat pasif (hanya menyaksikan proses pelayanan medis) ataukah secara aktif (dipekerjakan) sebab kedua hal itu memiliki konsekuensi hukum yang agak berbeda.
Untuk keterlibatan mahasiswa yang bersifat pasif (di ruang diagnostik, ruang terapetik ataupun ruang lain yang terpisah) keterlibatan mahasiswa tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa terhadap mutu layanan medis karena yang menangani pasien adalah dokter yang memang telah memenuhi persyaratan. Meskipun demikian pasien perlu diberitahu tentang kehadiran mahasiswa mengingat pasien memiliki hak untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan orang lain berada di ruang pemeriksaan, ruang tindakan atau ruang lain yang tembus pandang. Tetapi untuk keterlibatan mahasiswa yang bersifat aktif (melakukan tindakan diagnosis & terapi) perlu berhati-hati karena dapat mempengaruhi kualitas layanan medis yang diterima pasien. Selain itu juga belum ada UU yang dapat dijadikan perlindungan hukum bagi mahasiswa tersebut. Oleh sebab itu, RS lahan praktik perlu membuat aturan dengan melibatkan komite medik & fakultas kedokteran, yang pada intinya:
– Kepentingan pasien harus dinomersatukan.
– Hak-hak pasien harus dihormati.
– Jenis tindakan medik yang dapat didelegasikan kepada mahasiswa praktik harus dirumuskan.
– Kualifikasi pembimbing mahasiswa praktik harus disusun.
– Harus pula dibuat suatu mekanisme yang dapat memantau kerja mahasiswa serta mencegah terjadinya kesalahan medis.
– Dokter pembimbing harus benar-benar menjadi Captain of the Ship atau melakukan close supervision & tidak secara sembrono meninggalkan anak didiknya atau memberikan pendelegasian.
Adapun mengenai hak-hak pasien yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, antara lain:
– Hak memilih tenaga medis yang jenis keahlian & kompetensinya dinilai mampu untuk merawat atau menangani gangguan / ancaman kesehatan pasien.
– Hak untuk mengetahui identitas, status profesional serta kualifikasi tenaga medis yang menangani pasien.
– Hak mengganti tenaga medis manakala pasien atau walinya (dalam hal pasien belum dewasa atau tidak sehat akal) merasa ragu atau kehilangan kepercayaan terhadap tenaga medis yang merawatnya.
– Hak mendapatkan layanan kesehatan (baik medical care maupun nursing care) sesuai standar yang berlaku tanpa membedakan status sosial, umur, jenis kelamin, ras, suku, agama, golongan & politik.
– Hak untuk mengetahui sistem serta fasilitas layanan kesehatan yang ada di RS.
– Hak untuk mengijinkan atau tidak mengizinkan kehadiran orang lain saat dilakukannya anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan medis.
Jika mahasiswa praktik melakukan kesalahan atau kelalaian dalam proses pelayanan medis sehingga merugikan pasien secara material ataupun immaterial maka pasien dapat menggugat RS membayar ganti rugi berdasarkan doktrin tanggung renteng (doctrine of vicarious liability) karena dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi adalah antara pasien & RS, sementara kedudukan mahasiswa hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban RS. Meskipun demikian, antara RS & fakultas kedokteran yang mengirimkan mahasiswa praktik dapat mengadakan perjanjian tersendiri untuk bersama-sama menanggung ganti rugi apabila gugatan pasien diterima oleh pengadilan.
Jika kesalahan atau kelalaian mahasiswa praktik sesuai rumusan pidana maka yang harus menerima hukuman adalah mahasiswa yang bersangkutan mengingat dalam hukum pidana tanggungjawab hukumnya bersifat personal & individual.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: