jump to navigation

Kriminalisasi (?) Dispensing Obat Maret 6, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Obat & Makanan, Pidana & Malpraktik Medik.
trackback

Kriminalisasi (?) Dispensing Obat
Dr. Wila Ch. Supriadi, S.H.
Guru Besar Hukum Kesehatan Unika Parahyangan Bandung

Dispensing berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu to dispense, yang secara harfiah berarti membagikan. Jadi apabila dokter dispensing obat, artinya dokter membagikan obat kepada pasien. Namun di dalam praktiknya dokter tidak hanya membagikan obat, juga menyimpan sejumlah obat di tempat praktik kedokteran pribadinya.
Apabila dispensing obat kini dipermasalahkan, sebenarnya telah sangat lama dipermasalahkan, lebih karena dipicu oleh telah diundangkannya UU no.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UUPK) yang diberlakukan tanggal 6 Oktober 2005, sebagian penegak hukum berpendapat, dengan diundangkannya UUPK, maka sudah diatur segala hal yang ada hubungan dengan praktik kedokteran, bahkan juga tentang dispensing obat secara keseluruhan, pendapat ini jelas salah.
Masalah dispensing obat adalah masalah nasional, dari Sabang hingga ke Marauke hampir seluruh dokter di daerah melakukannya, bahkan sebagian kecil dokter di kota besar juga melakukan. Hal ini mencuat ke permukaan karena adanya upaya penegakan hukum terhadap dispensing obat oleh sebagian aparat hukum di beberapa tempat tertentu, yang menggunakan UUPK & UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK), sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum.
Penanganan terhadap masalah dispensing obat harus diselesaikan secara bijaksana & menyeluruh, karena bukan hanya menyangkut tenaga kesehatan (dokter & apoteker), namun juga menyangkut masalah kebutuhan orang sakit. Yang sebagian sangat besar menyangkut orang sakit yang kurang mampu secara ekonomi, yakni golongan masyarakat yang untuk biaya berobat pun, seringkali berasal dari uang pinjaman kiri & kanan.
Pasien yang menggunakan jasa pelayanan praktik kedokteran yang berada di daerah di mana pun juga di seluruh Indonesia, sampai saat ini sangat biasa menerima pelayanan praktik kedokteran dengan sistem “paket”, yakni setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, akan sekaligus mendapatkan sejumlah obat-obatan yang diperlukan oleh pasien berkaitan dengan proses pengobatan penyakitnya.
Sistem “paket” ini, tentunya sangat memudahkan bagi pasien, karena pasien tidak perlu pergi ke apotek untuk membeli obat, yang kadang-kadang letak apoteknya cukup jauh & bahkan bisa beberapa kilometer jauhnya & selain lebih efisien dari segi waktu, biasanya sistem “paket” itu lebih murah, karena biaya untuk keuntungan apotek tidak perlu dibayar oleh pasien.
Dokter tidak boleh menyimpan persediaan obat dalam “jumlah banyak” di tempat praktik, karena melalui Pasal 35 ayat (i) UUPK, dokter mempunyai wewenang menyimpan obat dalam “jumlah & jenis yang dizinkan”; & bahkan melalui Pasal yang sama, ayat (j), dokter mempunyai wewenang meracik & menyerahkan obat kepada pasien di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Artinya apabila dokter boleh menyimpan obat, maka dokter boleh juga membagikan obat langsung kepada pasien.

KEBIASAAN DISPENSING OBAT
Proses pengobatan penyakit sudah sama lamanya dengan umur manusia, diawali dengan cara yang tradisional, kemudian perkembangan ilmu kedokteran & ilmu farmasi menyebabkan cara pengobatan dilakukan dengan cara yang modern, yakni menggunakan metode pengobatan berdasarkan kedua Ilmu Pengetahuan modern itu pula.
Awalnya hubungan tenaga kesehatan dengan orang sakit, tidak berdasarkan kepada aturan-aturan hukum, lebih kepada aturan-aturan pengobatan, namun kini dengan kemajuan jaman, hubungan antara tenaga kesehatan dengan orang sakit, selain hubungan pengobatan, terbentuk pula hubungan hukum, yang diatur dengan aturan-aturan hukum.
Pada waktu melakukan proses pengobatan dalam praktik pengobatan tradisional, sang tenaga kesehatan setelah menentukan penyakit yang diderita orang sakit, lalu tenaga kesehatan memberikan obat-obatan, bahkan pembuatan (peracikan) obat-obatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sendiri
Kemudian terjadi pemilahan dari pekerjaan tenaga kesehatan & pekerjaan ahli farmasi. Tenaga kesehatan (dokter) hanya menentukan apa penyakit yang diderita pasien & menentukan jenis obat yang diperlukan pasien, sedangkan pengadaan, penyediaan & distribusi obat-obatan dilakukan oleh apotek yang dikelola oleh apoteker & dibantu oleh asisten apoteker, yang telah mendapatkan pendidikan formal di jurusan farmasi & Sekolah Menengah Farmasi.
Bahwa pada mulanya apotek hanya didirikan di kota-kota besar, dalam arti di daerah terpencil tidak pernah didirikan apotek, karena selain kurangnya tenaga apoteker beserta asisten apoteker, juga untuk mendirikan apotek mengharuskan adanya sediaan farmasi yang cukup beragam & di samping itu tidak mungkin sebuah apotek hanya melayani satu atau dua orang dokter saja, biasanya satu apotek didirikan untuk melayani praktik kedokteran dari beberapa orang dokter.
Kini apotek telah banyak didirikan, bahkan sampai ke kota-kota kecamatan, yang biasanya berbentuk apotek kecil & ala kadarnya, namun dispensing obat oleh dokter sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun lamanya & pasien sudah terlalu biasa dengan sistem “paket”.
Apabila dokter tidak boleh memberikan pelayanan praktik kedokteran dengan sistem “paket”, hanya memberikan resep obat & mempersilahkan pasien membeli ke apotek, yang letaknya belum tentu dekat, maka alih-alih pasien membeli obat ke apotek, pasien akan mencari insitusi yang lain yang pasti bukan apotek, yang dapat memberikan pelayanan dengan sistem “paket”.
Dapat dipastikan, apabila suatu ketika masyarakat Indonesia sudah menjadi makmur dari segi ekonomi, di mana biaya dokter & biaya obat sudah bukan masalah lagi, maka dokter tidak perlu dispensing obat, karena masyarakat yang sudah makmur itu tahu cara pengobatan modern, yang memilah antara tenaga kesehatan & penyedia obat-obatan.

PENYEDIAAN FARMASI
UUK melalui Pasal 108 Ayat (1) menentukan, bahwa praktik kefarmasian dalam pengadaan, distribusi & pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai keakhlian & kewenangan untuk itu & Ayat (2) menentukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Kemudian ketentuan Pidana dalam UUK melalui Pasal 198, ditetapkan tentang barangsiapa yang tanpa kewenangan & keakhlian melakukan pekerjaan seperti Pasal 108 Ayat (1), maka akan dikenakan sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,-.
Kedua ketentuan ini, untuk dapat dilaksanakan membutuhkan Peraturan Pelaksanaan, karena disyaratkan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lebih lanjut, PP tentang pengadaan, penyimpanan & pendistribusian obat telah dibentuk yakni PP No. 72/98 tentang Pengaman Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan, yang memberikan hak kepada apotek untuk menyerahkan obat.
Ketentuan tentang apotek mengharuskan bahwa apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang bekerja penuh waktu, jadi satu apotek satu apoteker, & dibantu oleh asisten apoteker sebagai pelaksana. Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak apotek di kota kecil & kecamatan yang jauh dari kota besar, yang apotekernya tidak jelas ada di mana, hanya namanya saja yang tercantum di papan nama apotek, sehingga apotek ada di bawah pengelolaan asisten apoteker saja. Bahkan ada apotek yang tidak ada asisten apotekernya, sehingga yang menyediakan & memberikan obat, bukan lulusan Sekolah Menengah Farmasi.
Selain ketentuan itu, terdapat bermacam ketentuan lainnya tentang apotek yang harus dipenuhi oleh pemilik apotek, apotek hanya boleh menjual obat bebas saja secara langsung kepada konsumen, sedangkan obat yang ada dalam daftar tertentu, hanya boleh diberikan kepada pasien atas dasar resep dari dokter.
Apotek yang melayani pembelian obat daftar tertentu (obat yang tidak dapat dijual bebas) kepada orang sakit tanpa resep dokter, adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana.
Namun, banyak apotek yang tentunya tidak mungkin hanya melayani penjualan obat bebas, agar persediaan obat yang ada di apoteknya tidak menjadi obat kedaluarsa, maka apotek melakukan pelayanan praktik kedokteran sendiri, yakni melayani permintaan orang sakit yang mengeluhkan penyakitnya pada asisten apoteker (atau kepada apotekernya), mereka langsung menjual obat yang menurut mereka “cocok” untuk menyembuhkan penyakit yang dikeluhkan oleh orang sakit itu.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan apotek akan menjual obat yang sudah kedaluarsa kepada pasien, yang dapat saja terjadi karena ketidaktahuan pasien tentang daluarsa obat-obatan. Belum lagi banyak diperjualbelikan obat-obatan palsu oleh orang yang tidak bertanggungjawab, ditambah pula banyaknya beredar obat-obatan yang tidak didaftarkan di Badan POM.
Masalah dokter & apotek(er), adalah masalah sebab-akibat & akibat-sebab, yang memerlukan penyelesaian yang holistik, agar tidak ada pihak yang hanya dirugikan atau hanya diuntungkan, sebaiknya semuanya mendapatkan keuntungan sesuai dengan bagiannya, terutama tentunya jangan sampai kategori pasien tidak mampu secara ekonomi yang dirugikan, di mana gajah dengan gajah bertengkar, pelanduk mati di tengah-tengah.

PENGATURAN SENDIRI (SELF REGULATION)
Masalah dokter & apotek(er) akan selesai kalau semua pihak mengikuti jalur hukum, namun sekarang bagaimana caranya dilakukan pengaturan tentang dispensing obat oleh dokter, sebab menyangkut hampir seluruh dokter di daerah? Bisa saja, dokter & apotek(er) keduanya patuh pada hukum, dilakukan pembenahan, namun tidak semudah itu pembenahannya, banyak faktor yang akan mempengaruhi pembenahan, sebagai misal masalah geografi, masalah kemiskinan, masalah pedagang besar farmasi yang menjual obat langsung kepada dokter yang faktur pembeliaannya dari salah satu apotek entah di mana, & masih segudang masalah lainnya, semuanya masih memerlukan proses pembenahan yang sangat panjang.
Penyelesaian secepatnya sangat dibutuhkan, karena apabila tidak diselesaikan akan menyebabkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan pada umumnya & khsusunya para dokter. Akibatkan akan menyebabkan masyarakat terkena dampaknya, dalam arti terjadi ketidakpastian hukum.
Sementara ini, sebelum adanya pengaturan yang mengatur tentang dispensing obat, Kepala Dinas masing-masing daerah Kota/Kabupaten, bersama-sama dengan instansi terkait mengatur tentang pendelegasian wewenang dari lembaga yang berhak mendistribusikan obat (apotek) kepada dokter.
Agar menjadi adil bagi semua pihak, maka perlu pengaturan bahwa dokter obat akan membeli persediaan obatnya ke apotek(er). Apotek(er) tentunya memberikan harga yang pantas, bukankah apotek hanya memesankan obat pesanan dari dokter ke pedagang besar farmasi & menyerahkan ke dokter, sehingga keuntungan yang diambil cukup secara wajar saja?
Masalah pengawasan tentunya sangat penting, kepatuhan dokter & apotek(er) terhadap hukum juga harus dilaksanakan, para pihak saling menghormati satu dengan lainnya. Pedagang Besar farmasi pun harus memenuhi ketentuan hukum, agar semua pihak tidak melanggar hukum lagi.
Bagi pihak yang melanggar ketentuan, patut diberi sanksi, namun sanksinya bukan berupa sanksi penjara, karena tidak ada gunanya memenjarakan dokter, apoteker atau pemilik pedagang besar farmasi, cukup berupa sanksi administratif, karena yang terjadi adalah pelanggaran administratif, bukan kejahatan adminstratif, yakni sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin praktik atau usaha. Janganlah terjadi kriminalisasi dari dispensing obat, yang pada giliran akan merugikan semua pihak.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: