jump to navigation

Aspek Hukum Penanganan Kasus Gizi Buruk Maret 6, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Kesehatan Masyarakat.
trackback

Aspek Hukum Penanganan Kasus Gizi Buruk
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Penanganan penyakit yang dapat menyebabkan epidemi sudah banyak ditulis oleh para ahli, namun salah satu aspek yang menarik untuk dibahas yaitu bagaimana pra-kondisi yang memudahkan pasien menderita, bahkan memperburuk keadaan yang dapat menyebabkan epidemi tersebut. Salah satunya adalah gizi buruk.
Kasus gizi buruk akhir-akhir ini mencuat ke permukaan, ada indikasi bahwa kasus ini merupakan ‘fenomena gunung es’ karena kemungkinan jumlahnya lebih banyak dibanding data yang dimiliki departemen kesehatan.
Gizi buruk adalah kondisi di mana anak bayi/balita mengalami kekurangan gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi & protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Secara klinis, gizi buruk ada 3 tipe, yaitu:
Kwasiorkhor, yaitu keadaan di mana
Marasmus, yaitu keadaan di mana
Dan kombinasi di antara keduanya yaitu marasmus – kwasiorkhor.
Data nasional mengenai gizi buruk, sampai Desember 2005 ditemukan jumlah balita gizi buruk sebanyak 76178. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut sebanyak 1,1% dari total seluruh penderita gizi buruk.
Angka-angka tersebut berdasarkan validasi data hasil 1 bulan penimbangan balita. Data tersebut dihimpun & diperoleh dari pelaporan kegiatan formal penimbangan balita pos pelayanan terpadu (posyandu) yang biasa dilakukan secara berkala (sebulan sekali).
Sehingga, bisa diprediksi bermunculannya kasus gizi buruk sebenarnya bisa lebih baik karena penyaringan di posyandu & puskesmas sudah lebih aktif. Keaktifan ini amat penting untuk menjaring bayi & balita pada penimbangan rutin.
Jika berat badan (BB) tidak kunjung naik selang 3 bulan berturut-turut, berarti petugas kesehatan harus mencari penyebabnya agar kurva BB balita kembali naik & tidak jatuh ke gizi buruk.
Sayangnya, tidak semua posyandu aktif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hanya sekitar 70% yang aktif melakukan penimbangan & vaksinasi bayi/balita. Itupun dengan jumlah kader yang kurang memadai hanya sekitar 2-3 orang/puskesmas saja.
Idealnya, sebuah posyandu memiliki minimal 5 kader aktif yang melayani 100 bayi/balita serta melakukan penyuluhan, kunjungan ke rumah, & membuat laporan kepada puskesmas. Minimnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan posyandu pun menjadi kendala utama, di mana hanya sekitar 40% masyarakat yang rutin menimbang balitanya di posyandu.
Apabila melihat data yang ada, data-data tersebut diambil dari data bulan penimbangan balita yang dilakukan secara berkala. Karena sumber data tersebut dari posyandu, bisa jadi tidak semua kasus tercatat resmi, kecuali balita yang datang ke posyandu.
Anak yang kurang gizi akan menurun daya tahan tubuhnya sehingga mudah terkena infeksi, yang dapat menurunkan nafsu makan, lalu penyerapan zat gizi, lalu terjadilah kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan kematian.
Pada anak yang sering terkena infeksi & gizi buruk, akan terjadi gangguan tumbuh kembang sehingga tingkat kecerdasannya menurun, yang dapat mengakibatkan gangguan produktivitas di masa dewasa.
Pada beberapa daerah, seperti di NTB, NTT, Lampung, Jabar, & Banten terjadi ‘ledakan’ kasus gizi buruk. Pada Oktober 2005, saat melakukan peresmian beberapa proyek di Mataram, Presiden RI berpesan agar seluruh pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan jangan hanya dari ‘belakang meja’ kantor tempat bekerja, tetapi harus rajin turun ke lapangan & berbicara dengan rakyat di seluruh wilayah kerjanya. Pejabat di daerah harus lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi masalah di daerahnya, & jika sudah mengetahui adalah masalah, jangan diam, tetap segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Prevalensi gizi kurang & gizi buruk tinggi & selama beberapa tahun terakhir penurunannya sangat lambat.
Faktor-faktor penyebab gizi buruk & gizi kurang bermacam-macam, di antaranya:
1. Kurang mendapat asupan gizi yang seimbang dalam waktu yang cukup lama.
2. Menderita penyakit infeksi sehingga asupan zat gizi tidak dapat dimanfaatkan tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan
3. Tidak cukupnya persediaan pangan di rumah tangga
4. Pola asuh yang kurang memadai
5. Akses pelayanan kesehatan terbatas
6. Minimnya pengetahuan ibu tentang gizi keluarga
7. Sanitasi/kesehatan lingkungan yang kurang baik
Apabila dilihat dari faktor-faktor penyebab di atas, dapat dikategorikan akar permasalahannya, yaitu:
Pendidikan & pendapatan yang rendah
Kemiskinan keluarga
Dari kondisi di lapangan, banyak juga kemiskinan keluarga bukan masalah utama, contohnya di Karawang & Cianjur yang merupakan ‘lumbung beras’ Jawa Barat & nasional, ternyata angka balita yang mengalami gizi buruk tetap tinggi.
Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus bertanggung jawab untuk menanggulangi masalah ini? Sementara menurut surat instruksi menkes no.1209 tanggal 19 Oktober 1998 tentang setiap kasus gizi buruk diperlakukan sebagai kejadian luar biasa (KLB) gizi.
Sementara anggaran yang telah dikeluarkan tahun 2005 untuk program gizi sebanyak 175 milyar rupiah, & APBN-P untuk penanggulangan gizi & operasional posyandu sebesar 75 milyar rupiah. Untuk 2006, anggaran untuk program gizi adalah sebesar 496 milyar rupiah.
Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk gizi begitu besar, namun kasus gizi buruk tetap tinggi. Adakah sesuatu yang harus diperbaiki dari sistem penanggulangan gizi buruk ini?
Pada UU no.36/2009 mengenai Kesehatan, pasal 14, disebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, & mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang diselenggarakan harus dengan merata & terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, promosi, preventif, kuratif, & rehabilitasi secara menyeluruh, terpadu, & berkesinambungan yang salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan gizi.
Pada pasal 141-143 UU yang sama dituliskan bahwa perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan gizi, juga perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status & mutu gizi, pencegahan, penyembuhan, & pemulihan akibat gizi.
Sesuai dengan pasal-pasal di atas, juga menurut UUD 1945, pemerintahlah yang harus mengatasi masalah gizi buruk, sehingga dari kaca mata hukum, subyek hukum dari peristiwa hukum meningkatnya kasus gizi buruk di sini adalah pemerintah, sementara yang menjadi obyek hukumnya adalah balita yang mengalami gizi buruk.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: