jump to navigation

Akar Masalah & Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasien-Dokter/RS Januari 16, 2013

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Pelayanan Kesehatan, Pidana & Malpraktik Medik, Rekam Medik, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan.
Tags: , , ,
trackback

Akar Masalah & Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasien-Dokter/RS
Billy N. <billy@hukum-kesehatan.web.id>

Beberapa hari terakhir ini masyarakat dikejutkan dengan kasus-kasus dugaan ‘malapraktik’ di Jakarta, Medan, & Kupang. Berbagai kasus ini merupakan puncak ‘fenomena gunung es’, membuat masyarakat bertanya-tanya ada masalah apa dengan hubungan pasien & sarana pelayanan kesehatan (SPK) seperti RS, klinik, & dokter yang bekerja di dalamnya?
Hubungan pasien & SPK adalah suatu hubungan sederajat berupa perikatan ikhtiar dengan masing-masing pihak memiliki hak & kewajibannya. Karena pengobatan merupakan suatu ikhtiar, sehingga SPK tidak bisa menjanjikan kesembuhan melainkan memberikan usaha maksimal sesuai standar pelayanan untuk kesembuhan pasien. Hal ini sering kurang dipahami oleh masyarakat sehingga ketika terjadi kejadian yang tidak diharapkan (KTD), pasien tidak sembuh, atau pelayanannya dianggap kurang memuaskan, muncul tuduhan dokter melakukan malapraktik atau RS dianggap menipu.
Hal lain yang sering memicu masalah antara pasien & SPK adalah kedua belah pihak kurang mengerti hak & kewajibannya. SPK lebih ngotot dalam menuntut hak-nya namun lupa melaksanakan kewajibannya secara tuntas, selain itu terkadang SPK melakukan intimidasi halus seperti menakut-nakuti pasien bahwa suatu obat atau tindakan jika tidak diberikan secepatnya akan berbahaya walau tanpa pemeriksaan yang memadai atau kondisi sebenarnya tidak begitu. Di sisi lain pasien kadang tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti pembayaran atas biaya pengobatan sementara seringkali hak-haknya kurang diperhatikan.
Agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, masing-masing pihak harus mengerti benar apa yang menjadi hak & kewajibannya dalam pengobatan. Hal ini telah diatur dalam pasal 50-53 UU no.29/2004. Pasien sebaiknya mengerti bahwa hak-nya adalah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai penyakit, pemeriksaan, pengobatan, efek samping, risiko, komplikasi, sampai alternatif pengobatannya. Pasien juga berhak untuk menolak pemeriksaan/pengobatan & meminta pendapat dokter lain.
Selain itu, isi rekam medik atau catatan kesehatan adalah milik pasien sehingga berhak untuk meminta salinannya. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya, mematuhi nasihat/anjuran pengobatan, mematuhi peraturan yang ada di SPK, & membayar semua biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
Sedangkan SPK wajib untuk memberikan pelayanan sesuai standar & kebutuhan medis pasien, merujuk ke tempat yang lebih mampu jika tidak sanggup menangani pasien, & merahasiakan rekam medik. SPK pun berhak untuk menerima pembayaran atas jasa layanan kesehatan yang diberikannya pada pasien.
Selain mengerti hak & kewajibannya, kedua belah pihak pun harus memiliki komunikasi yang baik & rasa saling percaya untuk menghindari kesalahpahaman. Berbagai konflik antara pasien & SPK hampir selalu diawali oleh komunikasi yang buruk & kurangnya rasa percaya di antara keduanya. Pasien maupun SPK harus saling terbuka & mau menerima masukan agar pengobatan dapat dilaksanakan dengan baik.
SPK harus paham bahwa pasien datang hanya karena ingin diobati & sembuh, bukan untuk mencari-cari perkara. Pasien pun harus mengerti bahwa tidak ada SPK yang memiliki niat jahat untuk mencelakakan pasiennya. Selain itu, SPK harus belajar berbesar hati dalam menerima kritik & saran sebagai sarana untuk perbaikan kualitas layanan, bukan dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. SPK harus ingat bahwa pasien itu sedang dalam kesusahan akibat penyakitnya, sangat wajar jika pasien mudah marah, terlalu sensitif, atau manja.
Namun bila akhirnya ada masalah di antara keduanya, perlu suatu cara penyelesaian yang bijak demi kebaikan bersama. Langkah paling sering dilakukan adalah melalui jalur hukum (kadang disertai publikasi di media massa) yang lebih berorientasi pada ‘menang-kalah’ sehingga hubungan di antara keduanya menjadi hancur. Langkah ini sering dipilih karena kurangnya pengetahuan akan alternatif penyelesaian masalah yang lain. Padahal langkah hukum membutuhkan waktu panjang & biaya banyak. Sementara publikasi di media massa membuat masalah menjadi tidak jelas & ada ‘pengadilan’ oleh media massa & masyarakat. Ada berbagai cara lain yang dapat dipilih, seperti penyelesaian secara kekeluargaan atau dengan bantuan penengah/mediator yang dipercayai & dihormati oleh kedua pihak.
Selain cara-cara penyelesaian masalah di atas, terdapat pula Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) jika pasien merasa dokter berlaku tidak sesuai etika. Sementara untuk masalah yang berkaitan dengan kinerja/tindakan dokter di dalam praktiknya, pasien dapat mengadukannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, sarjana hukum, & dokter. Pasien bisa mengadu ke kedua lembaga tersebut sekaligus dengan meminta bantuan kantor cabang organisasi profesi dokter atau dinas kesehatan setempat.
Hubungan pasien & SPK memang dinamis, sehingga masalah pun akan selalu timbul. Dengan cara penyelesaian masalah yang tepat diharapkan hubungan di antara keduanya dapat terus terjalin dengan baik sehingga dunia pelayanan kesehatan di Indonesia dapat lebih berkualitas & melindungi masyarakat.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: