jump to navigation

Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Maret 15, 2008

Posted by teknosehat in HUKUM KESEHATAN, Pelayanan Kesehatan.
trackback

Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan
Dr. Wila Ch. Supriadi, S.H.
Guru Besar Hukum Kesehatan Unika Parahyangan Bandung

Kesehatan adalah salah satu dari kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan & papan, dalam arti hidup dalam keadaan sehat sudah tidak dapat ditawar lagi sebagai kebutuhan yang mendasar. Bukan hanya sehat jasmani, juga sehat rohani (jiwa), bahkan kriteria sehat manusia telah bertambah menjadi juga sehat sosial & sehat ekonomi. Namun sampai saat ini yang dimaksudkan dengan kesehatan oleh undang-undang (UU) adalah hanya keadaan sehat jasmani & sehat rohani.
Kesehatan menurut UU no. 36/2009 tentang Kesehatan terdiri dari dua unsur yaitu “upaya kesehatan” & “sumber daya kesehatan”. Yang dimaksud dengan sumber daya kesehatan, terdiri dari sumber daya manusia kesehatan (tenaga kesehatan yaitu dokter, apoteker, bidan, perawat) & sarana kesehatan (antara lain rumah sakit, puskesmas, poliklinik, tempat praktik dokter).
Pemeliharaan kesehatan & pelayanan kesehatan adalah dua aspek dari upaya kesehatan, istilah pemeliharaan kesehatan dipakai untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat & istilah pelayanan kesehatan dipakai untuk upaya kesehatan individu (dikenal sebagai upaya kedokteran atau upaya medik).
Inti dari pemeliharaan kesehatan adalah kesehatan masyarakat, menyangkut hal-hal yang berhubungan antara lain dengan pembasmian penyakit menular, usaha kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah. Sedangkan pelayanan kesehatan adalah hubungan segitiga antara tenaga kesehatan, pasien & sarana kesehatan & dari hubungan segitiga ini terbentuk hubungan medik & hubungan hukum. Hubungan medik dilaksanakan upaya kesehatan preventif, kuratif, promotif & rehabilitatif. Sedangkan hubungan hukum yang terbentuk antara ketiga komponen itu adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum.

Hubungan Hukum
Hubungan hukum adalah ikatan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum ini selalu meletakkan hak & kewajiban yang timbal balik, artinya hak subyek hukum yang satu menjadi kewajiban subyek hukum yang lain, demikian pula sebaliknya. Hubungan hukum di dalam bidang hukum perdata dikenal sebagai perikatan (verbintenis).

Subyek Hukum
Hukum menentukan tentang adanya dua subyek hukum: subyek hukum pribadi yaitu manusia & subyek hukum yang diakui oleh hukum yaitu badan hukum.  Manusia adalah subyek hukum, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Janin di dalam kandungan bukan subyek hukum, namun terdapat kekecualian yang diatur di dalam Pasal 2 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer), yaitu bahwa janin di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, apabila kepentingan menghendaki, dengan syarat janin tersebut lahir hidup.
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa janin yang masih di dalam kandungan seorang perempuan, dapat menjadi subyek hukum (mempunyai hak), apabila ada kepentingan dari janin itu. Kepentingan dari janin, sebagai misal adanya pewarisan & janin tersebut mendapatkan hak atas warisan, maka meski pun masih di dalam kandungan, dapat dianggap sebagai subyek hukum & akan mendapatkan warisan dengan syarat lahir hidup, kalau meninggal pada waktu dilahirkan, maka seluruh fiksi hukum ini dianggap tidak pernah ada.
Sedangkan badan hukum, yang pengaturannya ada di dalam Kitab UU Hukum Dagang (KUHD), menurut Abdulkadir Muhammad: “Badan hukum adalah subyek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak & kewajiban seperti manusia pribadi.”
Peraturan perundangan tidak pernah menentukan tentang syarat-syarat materiil pembentukan badan hukum, namun doktrin yang dikemukakan oleh Meijers, seorang guru besar hukum dari Belanda yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, mengemukakan adanya empat syarat badan hukum yaitu harus mempunyai harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan pengurus badan hukum; mempunyai tujuan tertentu yang bukan tujuan pribadi, yang dapat saja bertujuan komersial atau pun bertujuan sosial; ada kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum, dalam arti dapat menuntut & mempertahankan kepertingannya terhadap pihak ketiga; & ada organisasi yang teratur yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya.
Pasien & dokter adalah subyek hukum pribadi & rumah sakit (RS) adalah subyek hukum badan hukum. Hubungan hukum yang terbentuk diberi nama perikatan (verbintenis), & hukum melalui Pasal 1233 KUHPer menentukan ada dua macam perikatan yang terbentuk yaitu perikatan yang lahir baik karena perjanjian & baik karena UU.
Kemudian di dalam setiap perikatan selalu ditentukan tentang prestasi tertentu, hukum menentukan melalui Pasal 1234 KUHP bahwa terdapat tiga macam prestasi:
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu & tidak berbuat sesuatu.”
Hubungan hukum antara dokter, pasien & RS berbentuk perikatan untuk berbuat sesuatu, yang dikenal sebagai jasa pelayanan kesehatan. Pasien adalah pihak penerima jasa pelayanan kesehatan & dokter & RS adalah pihak-pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan, yaitu untuk berbuat sesuatu yakni mengupayakan kesembuhan pasien.
Hubungan hukum hanya menentukan tiga macam prestasi, tidak memberikan tentang bentuk prestasi yang diberikan, namun terdapat doktrin ilmu hukum yang mengatakan ada dua macam perikatan dilihat dari prestasi yang diberikan yaitu yang dikenal sebagai perikatan hasil & perikatan ikhtiar. Perikatan hasil meletakkan kewajiban kepada pihak yang satu untuk membuat hasil tertentu & pihak yang lain menerima hasil tertentu. Sedangkan perikatan ikhtiar meletakkan kewajiban pihak yang satu untuk membuat ikhtiar (upaya semaksimal mungkin) & pihak yang lain menerima ikhtiar.
Prestasi perikatan hasil dikatakan dapat diukur, sedangkan prestasi dari perikatan ikhtiar dikatakan sulit untuk diukur. Sehingga untuk mengukur prestasi dokter yang sulit diukur itu, memerlukan ukuran yang dikenal sebagai standar profesi kedokteran.
Jelas bahwa hampir kebanyakan jasa pelayanan kesehatan berbentuk perikatan ikhtiar, yakni adanya kewajiban dari pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk membuat upaya semaksimal mungkin mengobati pasien, & tidak berdasarkan pada perikatan hasil, kecuali untuk beberapa pelayanan kesehatan, seperti pelayanan bedah kosmetik atau pelayanan gigi dalam mencabut gigi pasien.

Perikatan (Verbintenis)
Dituliskan di atas bahwa hukum menentukan ada dua macam perikatan yang lahir karena perjanjian & lahir karena UU. Perikatan yang lahir karena perjanjian lebih banyak terbentuk dibandingkan dengan perikatan yang lahir karena UU. Terbentuknya perikatan antara para pihak, baik yang lahir karena perjanjian mau pun yang lahir karena UU meletakkan hak & keweajiban yang timbal balik.

* Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian (Kontrak)
KUHPer adalah terjemahan dari het Burgerlijk Wetboek, yang menerjemahkan kata “overeenkomst” yang tertulis di dalam het Burgerlijk Wetboek, dengan kata “persetujuan”, namun di dalam kehidupan sehari-hari untuk “overeenkomst” biasa digunakan kata “perjanjian” atau “kontrak”. Untuk tidak menimbulkan kesimpangsiuran, maka di dalam penulisan ini tidak dipergunakan kata “persetujuan”, melainkan akan digunakan kata “perjanjian atau kontrak”.
Perikatan yang lahir karena perjanjian, seperti dituliskan di atas, dalam hubungan hukum lebih banyak dibuat, dibandingkan dengan perikatan yang lahir karena UU, & definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Banyak kritik diberikan atas pengertian dari perjanjian yang ditentukan dalam KUHPer yang sangat pendek & sederhana, antara lain bahwa tidak tegasnya ditentukan bahwa perjanjian yang dimaksud di sini adalah berkisar hanya pada bidang harta kekayaan saja & tidak termasuk pada bidang lain, sebagai misal bidang hukum keluarga.
Perlu ditambahkan bahwa dalam pembuatan perjanjian, hukum tidak pernah menentukan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis, oleh sebab itu perjanjian tidak tertulis pun mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis, asalkan dibuat dengan memenuhi keeempat syarat sahnya perjanjian.  Pematuhan terhadap perjanjian yang tertulis mau pun tidak tertulis adalah sama, karena adanya asas “pacta sunt servanda” yang artinya”perjanjian harus dipatuhi”. Hanya saja untuk pembuktian, membuktikan isi dari perjanjian tidak tertulis, lebih sulit dibandingkan dengan membuktikan isi dari perjanjian tertulis.
Untuk membuat perjanjian yang sah, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian melalui Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Mengenai keempat syarat yang ditentukan melalui Pasal 1320 KUHPer itu, mutlak semuanya harus dipenuhi, kalau salah satu dari keempat syarat di atas tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi tidak sah. Istilah hukum batalnya perjanjian apabila syarat pertama & kedua tidak dipenuhi adalah “perjanjian dapat dibatalkan” (vernietigbaar). Sedangkan dengan tidak dipenuhinya syarat ketiga & keempat, maka perjanjian “batal demi hukum” (nietig).
Salah satu pasal yang penting juga sehubungan dengan perjanjian adalah pasal 1338 KUHPer, yang memuat asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 tersebut, maka hubungan hukum yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagai UU, tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak tanpa alasan yang dapat diterima oleh pihak lain & harus dijalankan dengan itikad baik.
Mengenai itikad baik, apabila ada pihak yang mendalilkan adanya pihak lain mempunyai itikad buruk, maka yang mendalilkan harus membuktikan itikad buruk itu, dengan kata lain itikad baik tidak perlu dibuktikan. Ukuran itikad baik menurut het Burgerlijk Wetboek tahun 1992, adalah kepatutan (billijkheid) & kepantasan (redelijkheid).

* Perikatan yang Lahir Karena UU
Seperti dituliskan sebelumnya, bahwa perikatan dapat lahir karena UU, selain lahir karena perjanjian. Pasal 1352 KUHPer menentukan, bahwa: “Perikatan yang dilahirkan demi UU timbul dari UU saja, atau dari UU sebagai perbuatan orang.”
Dalam hal terbentuknya perikatan yang lahir karena UU, dikenal figur hukum “zaakwaarneming” atau diterjemahkan sebagai “penyelenggaraan kepentingan” & pembayaran tanpa hutang. Zaaakwaarneming pada intinya apabila seseorang yang dengan sukarela menyelenggarakan kepentingan orang lain tanpa disuruh, dengan atau tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan & menyelesaikan atau menyelenggarakan kepentingan (zaakwaarmening), hingga orang yang diwakilinya datang/kembali & dapat menyelesaikan kepentingannya sendiri itu.
Kemudian mengenai perikatan yang lahir karena UU yaitu pembayaran tanpa hutang, apabila seseorang melakukan pembayaran kepada orang lain & pembayaran itu tanpa adanya utang dari orang itu kepada orang lain, maka UU meletakkan kewajiban kepada orang lain itu yang menerima pembayaran tanpa utang untuk mengembalikan uang tersebut & memberikan hak kepada seseorang itu untuk menagih uang telah dibayarkan.
Zaakwaarneming berlaku terhadap dokter & RS, yakni hubungan hukum lahir karena UU, apabila mereka secara sukarela menolong orang yang sedang menderita karena kecelakaan, maka mereka harus menyelesaikan kepentingan pasien, sampai pasien dapat mengurus sendiri kepentingannya.

Hubungan Hukum Dokter & Pasien
Hubungan antara dokter & pasien selain hubungan medik, terbentuk pula hubungan hukum. Pada hubungan medik, hubungan dokter & pasien adalah hubungan yang tidak seimbang, dalam arti pasien adalah orang sakit & dokter adalah orang sehat; pasien adalah awam & dokter adalah pakar. Namun dalam hubungan hukum terdapat hubungan yang seimbang, yakni hak pasien menjadi kewajiban dokter & hak dokter menjadi kewajiban pasien & keduanya adalah subyek hukum pribadi.
Dilihat dari jenis pekerjaan yang ada di dalam hubungan dokter & pasien, maka jelas terbentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan (jasa) tertentu, yakni dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan & pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.
Pekerjaan dokter dapat dikatakan sebagai profesi, sebab dilakukan berdasarkan pendidikan formal di pendidikan tinggi kedokteran & dokter sebagai professional mempunyai kewenangan profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu terdapat etika profesi yang menjadi pedoman tingkah laku dokter dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Kata dokter bukanlah titel, sarjana kedokteran adalah titel, sama dengan yuris adalah kata untuk profesi dari sarjana hukum.
Hubungan hukum antara dokter & pasien dapat terbentuk perikatan yang lahir karena perjanjian & dapat pula terbentuk perikatan yang lahir karena UU. Contoh hubungan hukum dokter & pasien yang lahir karena perjanjian, adalah apabila pasien datang ke tempat praktik dokter, yang melakukan penawaran jasa pelayanan kesehatan dengan memesang papan nama, dalam arti pasien menerima penawaran dari dokter, maka terbentuklah perikatan yang lahir karena perjanjian.
Perikatan antara dokter & pasien yang lahir karena UU, apabila dokter secara sukarela membantu orang yang menderita karena kecelakaan, di mana dokter sebagai misal, sedang lewat di tempat kecelakaan, tanpa ada perintah atau permintaan dari siapa pun, dokter menyelenggarakan kepentingan yang menderita kecelakaan, maka dokter mempunyai kewajiban untuk sampai menyelesaikan pekerjaan sampai orang yang celaka atau keluarganya, dapat mengurusnya.
Dituliskan sebelumnya, doktrin ilmu hukum mengatakan ada dua macam perikatan, yaitu perikatan hasil di mana prestasinya berupa hasil tertentu & perikatan ikhtiar di mana prestasinya berupa upaya semaksimal mungkin. Perikatan antara dokter dengan pasien hampir seluruhnya berupa perikatan ikhtiar, di mana dokter berupaya semaksimal mungkin untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien.
Apabila dokter telah berupaya semaksimal mungkin & pasien tidak sembuh juga, maka dokter telah cukup bekerja dengan baik, karena perikatannya berupa ikhtiar. Dengan perkataan lain, pasien tidak dapat menuntut dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, dokter harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengobati pasien.
Sepakat mereka yang mengikatkan diri sebagai adalah syarat pertama bagi sahnya perjanjian, seringkali diartikan bahwa sepakat ini harus dinyatakan dengan tegas, namun ada sepakat yang dinyatakan dengan diam-diam, dalam arti apabila pasien tidak menolak, maka telah terjadi sepakat yang dinyatakan dengan diam-diam. Dengan perkataan lain, kalau pasien menolak pelayanan kesehatan harus dinyatakan dengan tegas.
Sehubungan dengan sahnya perjanjian antara dokter & pasien, terdapat hal yang menarik & seringkali terjadi, bahwa syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” di dalam Pasal 1320 KUHPer mensyaratkan cakap berdasarkan hukum, yaitu usia dewasa, dalam arti menurut KUHpdt adalah 21 tahun & menurut UU no. 1/1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun.
Apabila seorang anak belum dewasa, datang sendirian ke tempat praktik dokter & membutuhkan jasa pelayanan kesehatan, apakah dokter dapat menolaknya dengan alasan belum dewasa? Padahal dokter tidak boleh menolak permintaan bantuan jasa pelayanan kesehatan dari siapa pun juga. Tentunya dokter tidak dapat menolak, terlebih dalam keadaan darurat, ketentuan ini dapat diabaikan, namun untuk tindakan invasif, sebaiknya diupayakan agar ada wali yang mendampingi anak. Perlu diketahui bahwa di beberapa negara telah memberikan hak kepada anak berumur 14 tahun untuk mandiri dalam bidang pelayanan kesehatan.
Mengenai syarat yang ketiga, suatu hal tertentu, pelayanan kesehatan yang menjadi obyek perjanjian (suatu hal tertentu), adalah pelayanan kesehatan untuk mengobati pasien yang harus dapat dicapai, kalau pengobatan itu tidak dapat/tidak mungin dilaksanakan, maka obyeknya perikatan menjadi tidak tertentu.
Syarat yang terakhir, mengenai suatu sebab (kausa) yang halal, dimaksudkan bahwa diselenggarakannya pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan dari pelayanan kesehatan itu sendiri, harus diperbolehkan oleh hukum, ketertiban & kesusilaan. Contoh pelayanan kesehatan yang melanggar hukum adalah tindakan pengguguran kandungan tanpa alasan medik, yang dikenal sebagai pengguguran kandungan buatan yang kriminalis.
Kemudian pembahasan mengenai akibat hukum perjanjian yang sah, diatur di dalam Pasal 1338 KUHPer. Namun dalam pelayanan kesehatan mengalami penyimpangan, sebab perjanjian pelayanan kesehatan antara dokter & pasien yang telah dibuat secara sah, yang berlaku sebagai UU bagi para pihak, dapat diputuskan tanpa sepakat pihak yang lainnya oleh pasien, karena pasien kapan saja dapat memutuskan perjanjian tanpa alasan apa pun juga. Dokter tidak dapat memaksakan kehendak kepada pasien, pasien mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri (the right of self determination), yang merupakan hak asasi pasien.
Dokter hanya dapat memberikan informasi kepada pasien & harus meminta persetujuan untuk diteruskan pelayanan kesehatan. Pemberian persetujuan atau penolakan persetujuan pelayanan kesehatan adalah sepenuhnya hak dari pasien. Meski pun dokter tahu bahwa dengan diputuskannya perjanjian pelayanan kesehatan, dapat menyebabkan pasien meninggal dunia, dokter tidak berhak memaksakan pelayanan kesehatan.

Hubungan Hukum Dokter & RS
Hubungan dokter & RS, menurut hukum terdapat dua macam hubungan. Hubungan pertama terdapat hubungan ketenagakerjaan, yakni dokter adalah pegawai RS, dalam arti ada hubungan antara pemberi kerja & penerima kerja (istilah dahulu hubungan buruh dengan majikan). Pola hubungan hukum seperti ini, dokter disebut sebagai “dokter in” dari RS.
Dokter yang pegawai RS, harus tunduk kepada seluruh peraturan tentang ketenagakerjaan. Hak & kewajiban yang timbal balik antara pemberi kerja & penerima kerja, selain diatur baik di dalam perundangan ketenagakerjaan, juga diatur di dalam KHUPdt.
Terdapat hubungan lain antara dokter dengan RS, yakni dokter bukan pegawai dari RS, antara dokter & RS terdapat perikatan yang lahir karena perjanjian. Inti dari perjanjian itu, dokter dapat menggunakan fasilitas RS, pada saat dokter & pasien terdapat hubungan hukum pelayanan kesehatan. Pola hubungan hukum kedua ini, yakni terbentuk hubungan antara dokter & RS berdasarkan perjanjian, seluruhnya diatur dengan peraturan yang ada di dalam KUHPer, tidak berlaku peraturan tentang ketenagakerjaan. Dokter adalah “dokter out”, yang hanya menggunakan fasisitas yang ada di RS, sebagai misal fasilitas rawat jalan & atau fasilitas rawat inap yang dipunyai oleh RS.
Konsekuensi dari kedua macam hubungan hukum antara dokter & RS, adanya perbedaan dalam hal ada gugatan dari pasien. Pada pola hubungan hukum yang pertama, pasien dapat menggugat RS, karena berdasarkan ketentuan di dalam KHUPdt, melalui Pasal 1367, yang menentukan bahwa majikan bukan hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi juga bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya.
Namun Pasal ini seringkali disalahartikan, bahwa kalau menjadi bawahan & melakukan kesalahan, tidak perlu bertanggungjawab, karena majikan akan membayar gugatan ganti rugi atas kesalahan yang dibuatnya. Tentunya bukan begitu arti dari ketentuan Pasal 1367 KUHpdt itu, artinya pasien tidak perlu sudah-susah menggugat dokter yang bawahan RS, tetapi dia dapat menggugat RS yang menjadi majikan dokter.
Sedangkan antara dokter dengan RS, tentunya terdapat perjanjian tersendiri mengenai pembayaran gantirugi, kalau tidak diperjanjikan, maka dokter harus membayar kembali ganti rugi yang telah dibayarkan oleh RS kepada pasien. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kesalahan & kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi pasien, harus membayar ganti rugi.
Pada pola hubungan yang kedua, yakni dokter adalah “dokter out”, apabila dokter melakukan kesalahan & kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi pasien, maka pasien harus menggugat dokter secara langsung, dalam arti RS tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya, sebab tidak ada aturan hukum yang mengharuskan RS membayar ganti rugi atas kesalahan yang diperbuat oleh dokter out.

Hubungan Hukum RS & Pasien
RS adalah sarana kesehatan, mempunyai fungsi selain memberikan pelayanan rawat jalan juga pelayanan rawat inap kepada pasien. Hubungan hukum yang timbul antara RS & pasien tergantung dari hubungan antara dokter dengan RS.
Merujuk pada bentuk hubungan dokter RS yang dapat sebagai “dokter in” & “dokter out”, maka begitu pula hubungan RS dengan pasien, dapat saja pasien mempunyai hubungan dengan RS bersama dengan “dokter in” & dapat juga pasien mempunyai hubungan hukum dengan RS & juga mempunyai hubungan hukum dengan “dokter out”.
Seperti disebutkan di atas, dalam hal dokter adalah “dokter in”, maka pasien hanya mempunyai satu hubungan hukum, yaitu dengan RS. Sedangkan dalam hal pasien berhubungan dengan “dokter out”, maka pasien akan mengikatkan diri dalam dua perikatan, yaitu satu dengan RS & satu lagi dengan “dokter out”.
Pasien yang hanya membuat satu perjanjian dengan RS yang mempunyai “dokter in”, tidak perlu repot dalam hal terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien, cukup menggugat RS. Tanpa perlu mencari tahu siapa yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.
Namun dalam hal terdapat dua perjanjian, yaitu dengan RS & “dokter out”, maka pasien harus mencari tahu terlebih dahulu, siapa yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Apabila kesalahan dilakukan oleh RS, maka pasien hanya menggugat RS. Apabila kesalahan dilakukan oleh “dokter out”, maka pasien harus hanya menggugat “dokter out”, dalam arti salah alamat kalau pasien menggugat RS. Begitu pula, kalau kesalahan dibuat oleh baik RS, mau pun “dokter out”, maka guagatan harus ditujukan kepada keduanya.
Kiranya perlu ditambahkan sebagai bahan perbandingan, di Belanda terdapat keinginan dari pasien agar diterapkan “tanggungjawab hukum terpusat” (centraal aanspraakelijkheid) RS baik untuk “dokter in” mau pun untuk “dokter out”, yakni pada kasus terjadi kerugian yang diderita oleh pasien, pasien tidak perlu mencari tahu siapa yang telah melakukan kesalahan, namun dapat langsung mengajukan gugatan kepada RS.
Tentunya konstruksi hukum seperti ini mendapatkan tentangan dari “dokter out”. Bagi RS tidak ada masalah diletakkannya tanggungjawab hukum terpusat, sebab RS akan melemparkan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yaitu asuransi, sedangkan bagi “dokter out” dengan adanya tanggungjawab hukum terpusat, akan memberikan kekuasaan kepada RS untuk mengatur “dokter out”, hal ini yang tidak dinginkan oleh “dokter out”.
“Dokter out” menginginkan adanya kebebasan dalam menyelenggarakan pelayan kesehatan, & tidak mau RS mempunyai kekuasaan mengatur “dokter out”. Setiap “dokter out” di Negara Kincir Angin itu tidak perlu takut menghadapi gugatan dari pasien, karena mereka pun telah mengalihkan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yaitu asuransi, sehingga konstruksi tanggungjawab hukum terpusat tidak pernah terlaksana.

Penutup
Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia, agar dapat hidup dalam keadaan sehat, baik jasmani mau pun rohani, pada intinya berisi hubungan antara tenaga kesehatan a.l. dokter), pasien & sarana kesehatan (a.l. RS) sebagai subyek hukum. Pasien & dokter sebagai subyek hukum pribadi & RS sebagai subyek hukum yang badan hukum.
Hubungan hukum atau perikatan antara ketiga komponen dalam pelayanan kesehatan, dapat lahir karena perjanjian & karena UU. Perikatan yang lahir karena perjanjian mensyaratkan dipenuhi empat syarat dari sahnya perjanjian. Perikatan yang lahir karena UU timbul disebabkan dokter mempunyai kewajiban hukum untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Meski pun di dalam setiap perjanjian terdapat akibat hukum dari sahnya perjanjian, terdapat penyimpangan dari Ayat (2) Pasal 1338 KUHPer, karena adanya hak asasi dari pasien untuk menentukan diri sendiri (the right of self determination), sehingga dokter tidak mempunyai hak untuk memaksa pasien untuk dilakukan pelayanan kesehatan, meski pun dokter tahu kalau tidak dilakukan pelayanan kesehatan akan berakibat fatal bagi pasien.
Hubungan hukum antara dokter & pasien kebanyakan lahir karena  perjanjian, hanya sedikit yang lahir karena UU. Kemudian berdasarkan doktrin Ilmu Hukum, hampir seluruh perikatan yang timbul adalah perikatan ikhtiar bukan perikatan hasil, di mana dokter akan memberikan prestasi berupa upaya semaksimal mungkin, bukan prestasi berupa hasil.
Hubungan hukum antara dokter & RS mengenal adanya  pola hukbungan sebagai “dokter in” & “dokter out”. “Dokter in” mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan RS, sedangkan “dokter out” hanya mempunyai hubungan perjanjian dengan RS untuk dapat menggunakan fasilitas RS. Konsekuensi yuridis dari kedua hubungan itu, menyebabkan adanya tanggungjawab hukum yang berbeda.
Hubungan hukum RS & pasien, mengikuti pola hubungan dokter & rumahsakit. Pasien hanya mempunyai satu perikatan, dalam hal RS mempunyai “dokter in”, sedangkan bagi pasien mempunyai hubungan dengan “dokter out”, maka pasien akan mempunyai dua buah perikatan. Demikian pula akan menyebabkan tanggungjawab hukum yang berbeda.
Di Belanda, keinginan pasien agar ditetapkan adanya tanggungjawab hukum terpusat pada RS, untuk memudahkan pasien mengajukan gugatan, telah mengalami hambatan, karena “dokter out” berpendapat dengan adanya tanggungjwab hukum terpusat RS, menyebabkan RS mempunyai kekuasaan mengatur “dokter out”.
Akhrinya disarankan agar, baik pasien mau pun dokter & RS, untuk mengetahui & memahami Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan dengan tujuan hubungan hukum antara ketiga komponen itu menjadi harmonis & budaya gugat menggugat tidak berkembang.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: